Jokowi Disebut Pemimpin Terkorup? Begini Fakta di Balik Nominasi OCCRP

Komposiana - Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam nominasi "Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi Tahun 2024" versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

keputusan tersebut memicu kontroversi di Indonesia, mengingat Jokowi selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki citra bersih dan dekat dengan rakyat. 

Lantas, apa sebenarnya yang mendasari keputusan OCCRP ini, dan bagaimana respons publik terhadap isu tersebut?

Apa Itu OCCRP?

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah organisasi independen internasional yang fokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi di berbagai negara. 

Setiap tahunnya, OCCRP mengumumkan daftar nominasi pemimpin dunia yang dianggap memiliki peran besar dalam memperburuk kondisi korupsi, baik melalui tindakan langsung maupun kebijakan yang memperparah situasi.

Mengapa Jokowi Dinominasikan?

Masuknya nama Jokowi dalam daftar ini bukan berarti ia terbukti melakukan tindakan korupsi secara langsung. 

Namun, OCCRP mengkritik beberapa kebijakan dan tindakan pemerintahan Jokowi yang dianggap memberikan ruang bagi praktik korupsi sistemik. 

Beberapa alasan utama yang sering dikaitkan dengan nominasi ini adalah:

1. Pelemahan KPK

Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dinilai mengurangi independensi lembaga antirasuah tersebut. 

Sejumlah pihak berpendapat bahwa kebijakan ini melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Dominasi Oligarki

Pemerintahan Jokowi kerap dikritik karena dinilai memberi ruang lebih besar kepada oligarki untuk menguasai sektor ekonomi dan politik.

Proyek strategis nasional yang melibatkan pengusaha besar juga menjadi sorotan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

3. Masalah Lingkungan

Kebijakan terkait pertambangan dan perluasan perkebunan sawit yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Jokowi dianggap lebih menguntungkan korporasi besar, dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan masyarakat adat.

Respon Masyarakat Indonesia

Di Indonesia, nominasi ini memancing beragam reaksi. Sebagian pihak mendukung kritik tersebut, terutama mereka yang selama ini bersikap skeptis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. 

Namun, banyak pula yang mempertanyakan kredibilitas OCCRP, mengingat tidak ada bukti langsung yang menyatakan Jokowi terlibat dalam korupsi.

Jokowi dan Citra Pemimpin Bersih

Sejak awal menjabat, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan jauh dari kesan mewah. Ia juga tidak pernah tersandung kasus korupsi secara langsung selama memimpin. 

Oleh karena itu, tuduhan yang diarahkan kepadanya sering kali dianggap tidak sejalan dengan fakta di lapangan.

Pentingnya Transparansi dan Penegakan Hukum

Meski tuduhan ini bersifat kontroversial, masuknya nama Jokowi dalam daftar OCCRP bisa menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Indonesia. 

Pemerintah perlu memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya pro-rakyat, tetapi juga bebas dari celah yang memungkinkan terjadinya korupsi.***