Jokowi Disebut Pemimpin Terkorup? Begini Fakta di Balik Nominasi OCCRP

1. Pelemahan KPK

Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dinilai mengurangi independensi lembaga antirasuah tersebut. 

Sejumlah pihak berpendapat bahwa kebijakan ini melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Dominasi Oligarki

Pemerintahan Jokowi kerap dikritik karena dinilai memberi ruang lebih besar kepada oligarki untuk menguasai sektor ekonomi dan politik.

Proyek strategis nasional yang melibatkan pengusaha besar juga menjadi sorotan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

3. Masalah Lingkungan

Kebijakan terkait pertambangan dan perluasan perkebunan sawit yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Jokowi dianggap lebih menguntungkan korporasi besar, dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan masyarakat adat.

Respon Masyarakat Indonesia

Di Indonesia, nominasi ini memancing beragam reaksi. Sebagian pihak mendukung kritik tersebut, terutama mereka yang selama ini bersikap skeptis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. 

Namun, banyak pula yang mempertanyakan kredibilitas OCCRP, mengingat tidak ada bukti langsung yang menyatakan Jokowi terlibat dalam korupsi.