Disusun Oleh : Ulil Abshor Abdallah Dan Masytha Ulin Nuha
Progam Studi : Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam,Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng JombangÂ
PendahuluanÂ
Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang proses dan tata cara pelaksanaan pidana. Hukum acara pidana diawali dengan dakwaan. Proses hukum proses pidana diawali dengan tahapan penyidikan, penyidikan, persidangan dan peradilan pidana. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika KUHAP Didirikan, KUHAP diumumkan sebagai negara Indonesia yang baik karena merupakan badan hukum yang diharapkan membawa aspek perlindungan hak asasi manusia dan mendukung kepentingan umum, karena KUHAP menyetujuinya tergantung negara kita. falsafah yaitu Pancasila merupakan dasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukumnya.
Dalam praktik peradilan pidana, terdapat keluhan bahwa pelaporan tersebut harus mengikuti prosedur sesuai prosedur yang ada. Seperti melaporkan atau melaporkan suatu peristiwa kriminal kepada pihak berwajib dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Yang melakukan tindak pidana menurut statusnya yaitu tersangka, tersangka, dan terpidana mengikuti proses investigasi dan penetapan oleh orang-orang yang terlibat.
A. PROSES DAN PRAKTIK PERSIDANGAN PIDANA TERKAIT LAPORAN DAN PENGETAHUAN
a. Proses Terjadinya Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur kejahatan. Proses pidana meliputi proses pidana, melalui penyidikan, sidang pertama dan persidangan, penyidikan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim, mengetahui pelaksanaannya.
Proses pidana pidana dimulai dari dugaan suatu tindak pidana yang termasuk dalam prosedur kepolisian , yaitu dengan pemeriksaan dan penyidikan. Setelah itu masuk proses di kejaksaan, untuk mengetahui apakah perkaranya lengkap, lengkap dan memenuhi syarat atau tidak maka akan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Bila cukup, yaitu memenuhi syarat untuk dikirim ke pengadilan negeri, maka kantor pengacara akan menyiapkan pengaduan dan menyampaikannya ke pengadilan negeri disertai dengan permohonan peninjauan kembali perkara tersebut oleh pengadilan wilayah.
Berdasarkan berkas penggugat, hakim pengadilan tinggi bertugas memeriksa berkas dan mengambil keputusan. Apabila hukuman hakim itu berbentuk pidana penjara atau pidana penjara, maka kejaksaan merupakan tindakan kriminal yang umum mengambil hukuman itu dengan cara menyerahkan orang yang ditangkap itu ke penjara yang berwajib.
Tujuan hukum acara pidana adalah menyelidiki dan menentukan fakta materi. Tujuan ini mencakup pencarian materi fakta melalui proses penyidikan dan penyelidikan, serta memperoleh kesimpulan dari hakim yang mempunyai pengakuan tetap.
