Mohon tunggu...
Ulfan Rahmad Usman
Ulfan Rahmad Usman Mohon Tunggu... -

...suka baca kompas, tapi jarang membeli. berharap bisa menulis ngalor-ngidul...

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Jangan Berharap Sama Jokowi, Jika...

13 Juli 2012   23:44 Diperbarui: 25 Juni 2015   02:59 137
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

joko widodo-basuki tjahja purnama menang dalam hitungan cepat sejumlah lembaga survei. banyak orang melihat, ini sinyal keinginan perubahan warga jakarta. mereka bosan dengan segala tetek-bengek dan persoalan ibu kota sehari. dari macet, banjir, birokrasi yang lelet, penertiban yang tebang pilih.

mereka--mayoritas pemilih, berharap jokowi membawa perubahan. menularkan kesukseskannya memimpin solo di jakarta. setidaknya, meniupkan angin segar bahwa jika dikelola dengan baik, jakarta bisa kok dipersandingkan dengan kota-kota bagus di dunia. tata kota yang rapi, lalu lintas lancar, dan birokrat yang melayani, bukan dilayani.

tapi perubahan itu tak akan pernah terjadi, jika kita hanya mengandalkan sosok jokowi seorang diri. siapa pun yang menjadi gubernur, menurut saya, akan sia-sia apabila kolektif kesadaran masyarakat tidak dibangun secara positif. tidak dimulai dari diri sendiri.

bukan rahasia umum, jika kita seperti orang bingung di jalan raya. ingin lalu lintas lancar, tapi masih sering melanggar rambu lalu lintas. sering menerobos lampu merah, melawan arus, atau menggunakan jalur bus transjakarta yang seharusnya steril dari kendaraan lain. celakanya, itu bukan saja dilakukan warga sipil, aparat hukum pun sering terlihat melakukan hal tersebut. semuanya seperti biasa aja. hal lumrah yang harus dimaklumi semua orang.

saya pernah iseng bertanya dengan 10 teman yang menggunakan sepeda motor ke kantor. dari 10 orang itu, tidak seorang pun yang tak pernah melanggar aturan lalu lintas.

"soalnya kalau gak menerobos lampu merah, kita diklaksonin terus sama kendaraan di belakang," ujar salah satu di antara mereka.

"kalau gak lewat jalur busway, ya pasti telatlah sampai kantor," kata yang lain.

"pernah ditilang?"

"ah, gampang. kasih uang saja. damai di tempat. petugas memang cari duit kok," kata mereka. Singkat, tanpa merasa bersalah. kadang, kita gak salah juga diberhentikan. dicari-cari kesalahan agar mau memberikan uang kepada petugas.

selain mulai tertib berlalu lintas, pemerintah juga sudah seharusnya tegas. batasi masyarakat untuk membeli kendaraan dan usia kendaraan yang beroperasi. silakan saja masyarakat membeli mobil, tapi usia mobil tidak boleh dari 25 tahun. satu kepala keluarga juga tak boleh memiliki lebih dari dua mobil.

ini memang dilematis. di satu sisi, pengusaha dikejar target penjualan. jika produksi dibatasi, boleh jadi akan ada pengurangan pegawai. muncul pengangguran baru. namun jika pembelian tidak dibatasi, lalu lintas jakarta akan benar-benar tidak bergerak dua-tiga tahun mendatang.

tapi pemerintah atau gubernur baru kelak memang harus berani mengambil sikap. batasi kepemilikan mobil dan usia kendaraan. jika tidak, siapa pun gubernurnya, macet jakarta tak akan pernah terselesaikan.

begitu juga dengan masalah banjir. hampir semua calon gubernur berjanji bisa atasi banjir. ini mustahil. apalagi jika melihat kebiasaan masyarakat masih membuang sampah sembarangan. termasuk mereka yang tinggal di bantaran sungai.

masih banyak masyarakat jakarta yang enggan membersihkan lingkungan sekitarnya secara berkala. semua ingin bersih, bebas banjir, tapi tak mau kerja bakti.

jika ada pembebasan lahan buat proyek antisipasi banjir, sebagian dari mereka tak sepenuhnya mendukung. memasang harga tanah setinggi-tingginya karena tahu lahannya bakal terkena proyek. calo-calo juga kerap bergentayangan di setiap proyek pemerintah, sehingga membuat harga-harga melangit.

yang paling mudah dilakukan jokowi, atau siapa pun yang terpilih di putaran dua nanti, adalah memangkas pelayanan birokrasi. jangan ada lagi warga yang bisa menembak ktp dengan harga di luar ketentuan. jika ada pegawai pemerintah yang ketahuan melakukan itu, jangan ragu beri sanksi keras. tak hanya mutasi karena terbukti tak membuat jera.

beri saja target-target yang bisa direalisasikan, bikin ktp hanya tiga hari selama persyaratannya lengkap. jika tidak lengkap, mohon maaf, jangan bermimpi tinggal di ibu kota. buat akta kelahiran, tidak mahal. cantumkan harganya sejelas mungkin. sehingga tidak ada perbedaan membayar antara warga satu dengan yang lain.

ini memang tak semudah membalikkan telapak tangan. tapi tidak ada salahnya dilakukan dengan keseriusan yang sungguh-sungguh. pemerintahnya melayani dengan baik, masyarakatnya juga sama-sama memperbaiki diri. tanpa itu semua, percayalah, jakarta tetap akan begini-begini saja; berkumis (berantakan, kumuh, dan miskin)---meminjam istilah hendardji soepandi.

sekali lagi, selamat untuk jokowi. salam metal dari saya...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun