Cipta Kerja dan Keberpihakan Pada Pekerja

Sementara itu, untuk istirahat kerja, RUU Cipta kerja terasa lebih spesifik mengaturnya. Dalam Pasal 79 disebutkan, Waktu istirahat antara jam kerja, minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Istirahat ini tidak termasuk jam kerja; Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Sementara di Undang-Undang sebelumnya, UU No. 13/2003 tertulis jatah istirahat mingguan bisa 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Sementara itu, terdapat kekhawatiran soal pekerja asing yang akan menyerobot lahan pekerja lokal. Benarkah demikian?

Banyak yang menduga RUU ini akan membuat TKA mudah masuk dan bekerja. Apakah betul demikian? Sebenarnya tidak begitu juga,  dalam Pasal 43 menyiratkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada pasal ini juga dikatakan bahwa pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA. Kalaupun memang ada TKA, maka TKA yang dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jadi disini TKA dibatasi tidak sembarangan .

Nah,pemaparan dari hal tersebut adalah, TKA yang bisa dipekerjakan hanya ditempatkan pada pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan pekerja kita di dalam negeri. Pekerjaan Seperti start up, kunjungan bisnis dan penelitian dibebaskan dari kewajiban Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Banyak juga yang merasa ketakutan dengan pengaturan Status kerja. Mereka berpikiran bahwa pekerja itu akan berstatus sebagai tenaga kontrak seumur hidup. Bener ga sih? Jika dicermati, sebenarnya tidak demikian. Tenaga kerja kontrak itu khusus bagi pekerjaan yang bersifat sementara dan pada jangka waktu tertentu. Hal ini dimungkinkan karena adanya perkembangan teknologi digital. Jadi tidak semua jenis pekerjaan tentunya.

Yang tak kalah menarik adalah adanya menjadi polemik mengenai Hak pekerja perempuan. Isu ini tentu sensitif bagi pekerja wanita. Berhembus kabar,Di dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja hak pekerja mendapatkan cuti hamil, melahirkan hingga cuti haid tidak tercantum bahkan banyak pemberitaan yang menyebutkan bahwa hak-hak tersebut dihapus melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Apa iya demikian? Jangan dulu termakan isu, karena kenyataannya tak sehoror itu.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang ini masih berlaku. Bukannya dihapuskan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah secara gamblang mengatakan bahwa aturan terkait hak-hak pekerja perempuan seperti cuti hamil, melahirkan hingga cuti haid akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui. Pasalnya, ketentuan-ketentuan tersebut masih tercantum dalam aturan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saya sepakat, yang Namanya polemik dari Sebuah rancangan Undang-Undang memang tak terhindarkan dan ini wajar. Akan tetapi melihat urgensi  dari Undang-Undang ini serta keuntungannya, baiknya setiap kritik diberikan secara konstruktif demi kepentingan bersama.