[caption caption="Menjalin Kerjasama Dengan Komunitas Pengusaha Muslim Bisa Mendongkrak Brand Bank Syariah (Sumber: Pestawirausaha.com)"]
Setidaknya, selain memperkuat image sebagai bank penyedia layanan keuangan berbasis syariah bagi pengusaha muslim, Kerjasama ini juga akan membawa multiplier effects. Pertama, ini akan memperlebar jumlah korporasi yang menjadi nasabah bank syariah. Saat ini, piramida klien bank syariah masih menempatkan corporate sebagai nasabah puncak pada piramida nasabah bank syariah. Artinya layanan perbankan syariah bagi corporate masih sedikit. Kedua, ini bisa membuka peluang nasabah baru dari para karyawan yang bekerja pada perusahaan muslim tersebut. Ketiga, tentu saja ini juga bisa memaksa pihak mitra pengusaha tersebut untuk bertransaksi menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan kata lain, strategi ini dapat menjaring nasabah tipe obligatory.
Isu penting lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan peran bank syariah adalah  mengenai financial inclusion berupa penyediaan kemudahan akses pembiayaan masyarakat miskin ke sektor keuangan dan perbankan. Data world bank tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya 36% dari populasi dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank. Sementara, akses masyarakat miskin yang terlayani perbankan berkisar pada angka 22%. Ini menunjukkan bahwa akses mereka terhadap jasa keuangan masih sangat rendah. Bank Syariah yang dituntut dapat memberi kemaslahatan bagi umat serta mempunyai misi sosial perlu berperan penting dalam pemberian kemudahan akses perbankan bagi masyarakat miskin ini.
Dalam hal pemberian layanan bagi masyarakat miskin ini, tentu saja perlu dilihat dimana sebaran masyarakat miskin tersebut berada serta bagaimana layanan perbankannya. Pertama, kita mengetahui terdapat ketimpangan kesejahteraan antara Indonesia bagian barat dengan wilayah timur. Bank Indonesia pun melansir bahwa akses terhadap pelayanan perbankan masih minim untuk wilayah timur, sementara di pulau Jawa dan Bali sangat tinggi. Data ini diperkuat dengan sebaran bank syariah di Indonesia yang menunjukkan ketimpangan tersebut. Berpijak pada kondisi ini, Pembukaan dan perluasan jaringan bank syariah di Indonesia timur perlu digenjot.
[caption caption="Sebaran Layanan Kantor Operasional Bank Di Indonesia (sumber: Bank Indonesia, 2012)"]
Jangan lupa pula bahwa sebaran masyarakat miskin kebanyakan berada di wilayah pedesaan. Akan sangat strategis bagi penguatan jaringan bank syariah apabila mereka bisa membuka aksesnya di wilayah pelosok ini. Lagi pula masyarakat pedesaan biasanya memiliki kultur religi yang sangat kuat, bisa jadi banyak diantara mereka yang termasuk tipe syariah loyalist sehingga potensi pembukaan akun di bank syariah akan lebih besar.
Jika membuka kantor layanan di wilayah pelosok dirasa mahal, penguatan konsep Branchless Banking bisa diterapkan disini. Bank BRI Syariah memiliki peluang pengembangan disini. Mereka bisa bersinergi dengan saudara tuanya, Bank BRI yang telah memiliki jaringan kantor layanan hingga ke wilayah pelosok. Dengan sinergi semacam ini, nantinya masyarakat bisa melakukan transaksi keuangan BRI Syariah di kantor layanan BRI unit kecamatan.
Konsep serupa juga sudah berjalan lama untuk pembukaan dan penyetoran rekening shar-e Bank Muamalat dengan kantor pos. Tak menutup kemungkinan kerjasama tersebut bisa juga dilakukan bank syariah lainnya. Dengan jaringan yang tersebar setara BRI Unit Kecamatan, kerjasama bank syariah dengan kantor pos membuka peluang besar bagi perluasan akses perbankan syariah pada masyarakat miskin di pedesaan. Pengembangan Branchless banking juga bisa dikembangkan berupa kerjasama dengan personal, seperti layanan BRILink dari BRI konvensional. Ini akan membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat desa bersentuhan dengan perbankan syariah. Kini, tinggal dirumuskan bagaimana penguatan akses perbankan syariah bagi masyarakat miskin berupa kemudahan pembiayaan bagi mereka.
Sehubungan dengan financial lnclusion pula bank syariah perlu serius menggarap pembiayaan usaha mikro. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM setidaknya dibutuhkan dana 386 triliun untuk mendukung permodalan usaha mikro ini. Sampai tahun 2013 saja, baru sekitar 18% dari total 56,6 juta usaha mikro yang baru terlayani oleh lembaga perbankan. Sepengetahuan penulis, sampai saat ini pun tak banyak usaha perbankan yang serius menggarap microbanking. Kalaupun ada, biasanya mereka menyuntikkan dananya kepada BMT atau lembaga syariah lain, belum memberi pelayanan secara langsung. Mungkin hanya Bank BTPN (dan BTN Syariah) melalui program DAYA yang serius menggarap  usaha mikro dan mass market ini.
Persepsi negatif terhadap karakter usaha mikro menjadi alasan keengganan pihak bank besar untuk menggarap segmen ini. Karakter usaha mikro yang dianggap lemah, skala kecil, administrasi acak-acakan, serta tak memiliki jaminan asset yang besar sering kali membuat usaha ini menjadi unbankable. Pihak bank mungkin ketakutan akan terjadi kredit macet dari pembiayaan usaha mikro ini. Padahal, merujuk laporan keuangan Bank BTPN, rasio kredit macet di Bank BTPN dari penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro ini hanya 0,7 persen. Sangat kecil. Lagi pula, berkaca pada keberhasilan program Grameen Bank di Bangladesh dalam menyalurkan pembiayaan bagi segmen ini, sepertinya bank syariah tak perlu ragu lagi untuk mengambil peranan lebih dalam penyaluran usaha mikro ini. Peranan bank syariah yang memiliki misi sosial dan pemberdayaan akan semakin terasa melalui pembiayaan bagi usaha mikro ini. Rasanya semua tipe segmen nasabah pun bisa tergarap dengan kebijakan ini.
[caption caption="Konsep Pembiayaan Grameen Bank Sukses Memberdayakan Masyarakat Miskin Di Bangladesh (sumber: grameenfoundation.org)"]
