Ketiga, public penasaran dengan latar belakang dibubarkannya secara tiba-tiba Satgasus Polri oleh Kapolri. Ada apa sebenarnya dengan Satgasus, punya dosa apa Satgasus? Tekait dengan apa Satgasus Merah Putih sehingga harus dibubarkan tiba-tiba.
Keempat, Kapolri tiba-tiba mengintruksikan kepada jajarannya untuk berperang/ membongkar jaringan-jaringan perjudian yang ada di setiap Polda. Apa sebabnya hal ini menjadi urgen, kita tidak tahu.
Tapi terlepas dari apapun latar-belakangnya, tentu masyarakat memberikan aspirasi setinggi-tingginya terhadap Kapolri dan jajarannya.
BISAKAH PERISTIWA MENINGGALNYA BRIGADIR JOSHUA MENJADI TONGGAK SEJARAH REFORMASI POLRI?
Sejatinya sejak lama masyarakat tidak begitu percaya dengan Slogan-slogan Polri yang katanya mengayomi dan melindungi masyarakat. Â Sungguh banyak keluhan-keluhan masyarakat yang terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun.
Cerita tentang Laporan masyarakat yang kehilangan motor ataupun harta benda lainnya, mereka kecewa karena Laporannya tidak akan ditindak-lanjuti kecuali ada titipan uang jalannya.
Cerita tentang masyarakat yang terkondisikan harus menitip uang tilang kendaraan bermotor, cerita tentang masyarakat yang harus membayar uang lebih untuk membuat SIM dan lain-lainnya sudah tidak terhitung lagi banyaknya cerita seperti itu.
Dan yang paling kriusial adalah soal besarnya biaya terkait Rekrutmen anggota Polri. Dari tahun ke tahun selalu saja ada cerita dari orang-orang bahwa untuk mendaftar menjadi personil Polri harus mengeluarkan uang puluhan juta hingga ratusan juta.
Memang bukan hanya institusi Polri saja yang disebut punya "tradisi" seperti itu. Di berbagai Kementrian juga ada tradisi membayar puluhan juta hingga ratusan juta bila ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan di Kementrian Pendidikan di daerah-daerah terntu, kabarnya untuk menjadi seorang Kepala SDN harus menyiapkan uang minimal Rp.50 juta.
Sayangnya untuk membuktikan terjadinya Suap Menyuap Jabatan memang sangat sulit karena yang menyuap tidak akan mungkin melaporkan kasusnya dengan resiko kehilangan jabatan yang diidam-idamkannya. Terbongkarnya Kasus Suap Jabatan hanya bisa terjadi kalau terpantau oleh KPK seperti Kasus mantan Ketua Umum PPP Rommahurmuzy atau seperti Kasus OTT Rektor Unila kemarin.
Kembali lagi ke Institusi Polri, bila benar mayoritas rekrutmen anggota Polri harus mengeluarkan uang yang sangat banyak tentu dampaknya setelah mereka berhasil menjadi anggota Polri, yang pertama mereka lakukan adalah mendapatkan modalnya kembali. Â Dan itu akan berdampak pada hal-hal yang negative di tubuh Polri.
