Sebelumnya saya pernah membahas mengenai capaian 3 tahun Jokowi JK Â bidang ekonomi dan 3 tahun jokowi JK bidang politik, hukum dan keamanan Negara dan kali ini saya akan menulis mengenai capaian 3 tahun Jokowi JK bidang Kesejehteraan Rakyat. Artikel ini saya tulis berdasarkan Konfresi Pers yang diinisiasi oleh FMB9 (sebuah forum diskusi jurnalis dan Pemerintah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik) pada tanggal 23/10/2017 bertempat di Gedung Bina Graha Kompleks Isnata Presiden, yang dihadiri oleh Kepala Staff Presiden Teten Masduki, Jubir Presiden Johan Budhi, Menko PMK Puan Maharani, Menkes Nila F Moeloek, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mensos Khofiffah Indar Parawansa, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, Menpora Imam Nahrawi, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri PPA Yohana Yambasie, Kementrian LHK diwakili, Menag diwakili, Kementrian ATR/BPN dan beberapa awak media cetak, online maupun televisi.
Seperti biasa acara konfersi pers ini di buka oleh Kepala Staff Presdien Teten Masduki, dalam pembukaan Teten Masduki memaparkan bahwa pemerinatahan Jokowi JK pada tahun tahun pertama telah banyak melakukan pembangunan pondasi, kemudian di tahun kedua melakukan percepatan dan di tahun ketiga melakukan pemerataan.
Dalam hal ini Teten menyatakan bahwa pemerintahan JOkowi JK terus membenahi berbagai hal termasuk membangun kebijakan-kebijakan afirmatif untuk menjawab pesoalan pemerataan, hal ini berkaitan juga dengan penguatan hal-hal daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kebijakan afirmatif seperti dana desa.
Ada beberapa indikator ekonomi yang cukup baik dipemerintahan Jokowi JK, misalnya saja dengan adanya  penurunan angka kemiskinan sebesar 0,22%, ketimpangan pendapatan yang menunjukan penurunan sebesar 0,3 %, tingkat pengangguran juga terus menurun sebesar 0,47%. Kalau dilihat penurunanya memang terlihat kecil namum dalam konteks global indicator ekonomi ini cukup baik karena di Negara-negara lain justru pertumbuhannya negatif.
Di samping itu, ada beberapa implementasi program yang patut kita apresiasi dari pemerintahan Jokowi JK selama ini, misalnya saja penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin, penyaluran bantuan ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2017 sudah 5,9 juta keluarga yang telah menerima program keluarga sejahtera, 92 juta orang penerima kartu Indonesia sehat dan sekitar 8 juta siswa penerima Indonesia pintar. Selain itu ada program listrik desa, pemerintahan Jokowi JK telah membangun listrik pedesaan di 75 desa yang ditargetkan pada 2 tahun terakhir ini mampu mengaliri desa yang masih gelap gulita.
Menteri Koordinator PMK puan maharani memberikan paparan nya bahwa yang berkaitan dengan dengan urusan pembangunan manusia dan kebudayaan sesuai dengan Intrusksi Presiden No. 3 Tahun 2015 mempunyai tugas pokok yaitu dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkroniasi pengendalian kementrian di dalam pemerintah dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan pembangunan manusia dan kebudayaan ini adalah urusan kesejahteraan masyarakat, urusan pemberdayaan rakyat serta urusan karakter masyarakat. Dalam hal ini secara teknis dilakukan oleh 8 kementerian dan juga badan-badan di lingkungan kementrian, seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementrian PPPA, Kementrian Kesehatan dan beberapa kementrian serta badan non kementrian lainnya.
Puan Maharani mengatakan bahwa secara makro pencapaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengikuti indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama pemerintahan Jokowi JK IPM terus mengalami peningkatan kenaikan kulitas yang signifikan hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan IPM tahun  2014 68,9% menjadi 69,5% pada tahun 2015, 70,19 pada tahun 2016 dan 70,79 pada tahun 2017. Sementara, indeks Gini juga mengalami penurunan mulai dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,402 tahun 2015, tahun 2016 0,394 dan pada tahun 2017 sebesar 0,393.
Dengan capaian ini maka Indonesia untuk pertama kalinya menjadi negara dengan kategorikan menjadi negara  High Human Development.
Indeks Pembangunan Manusia ini kemudian ditentukan oleh 3 komponen yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan. Perlu diketahui bahwa selama kurun 3 tahun terakhir ini kesejahteraan rakyat terus mengalami peningkatan hal ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan dari 11, 22% hingga 10,64%, adanya program pemerintah yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu dilakukan melalui kebutuhan pangan, jaminan kesehatan dan jaminan angka pendidikan, serta subsidi dan program keluarga harapan.
Program bantuan sosial ini dapat menyanggah 26 hingga 30% pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu. Selain itu Indeks gini juga mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir hal ini memperlihatkan bahwa daya beli kuhususnya 40 persen masyarakat terbawah mengalami peningkatan, hal ini terbukti bahwa data menunjukan bahwa pengeluaran masyarakat bawah meningkat dari 17,02% tahun 2016 menjadi 17,12% tahun 2017.
Dengan adanya tiga indicator ini maka secara umum dapat disampaikan capaian pemerintahan Jokowi JK ini kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar juga telah terpenuhi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rayat. Pemerintah Jokowi JK menurut Puan Maharani mempunyai komitmen yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar, secara umum program pemenuhan dasar itu meliputi :
Jaminan Kesehatan Nasional, saat ini pemerintah telah memberikan perlindungan kesehatan kepada 92,4 juta PBI atau 35% penduduk.
Dalam rangka menunjang perbaikan JKN ini, pemerintahan Jokowi JK terus melakukan perbaikan kepada Puskesmas melalui dorongan akreditasi, selama 3 tahun terakhir Puskesmas yang telah terakreditasi sejumlah 1.643 Puskesmas. Di bidang pendidikan pemerintahan juga telah  menyediakan akses bersekolah kepada 17,9 juta anak dengan program Kartu Indonesia Pintar, Membangun Sekolah baru 1.250 Unit, Rehab ruang belajar sebanyak 67.253 unit dan membangun ruang kelas baru sebanyak 27.982 unit.
Pemerintah juga memberikan kebutuhan dasar pangan mealui bantuan pangan kepada bantuan pangan non tunai sebanyak 1,2 juta KPM dan beras sejahtera sebanyak 14,3 juta KPM. Pemerintahan JOkowi JK terus memperkuat ketahanan keluarga pemerintah memperluas jangkauan Keuarga Harapan menjadi 6 juta keluarga dan pada tahun 2018 akan terus diperluas menjadi 10 juta KPM. Dalam rangka upaya pemenuhan dasar juga dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemerintahan Jokowi JK telah memberikan 108.000 rumah layak huni yang telah dibangun.
Pembangunan desa ini juga mendapatkan perhatian pemerintahan Jokowi JK dengan pembangunan desa melalui pembangunan air besrih telah dibangun 32.711 unit, pendidikan anak usia dini sebanyak 21.357 unit, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu sebanyak 13.937 unit dan pembangunan pondok bersalin desa sebanyak 6.041 unit. Pemerintahan Jokowi JK juga terus meningkatkan pelayanan ibadah haji salah satunya dengan meningkatkan perbaikan fasilitas ibadah haji seperti pemondokan hotel bintang 3, hotel terdekat dengan masjidil haram dan lain sebagainya. Pemerintah Jokowi JK juga terus menciptakan kota layak anak, kota layak anak ini juga terus mengalami penambahan dari 264 kota layak anak 2015 menjadi 342 kota layak anak.
Berkaitan dengan pemberdayaan rakyat, Kementrian PMK telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : Melakukan vokasi nasional dengan memperluas akses perguruan tinggi, revitalisasi vokasional saat ini  sudah bekeja sama dengan industri yang mencapai 3.574 industri, hal ini untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja juga telah mencapai 395.394, pemerintah juga telah memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dengan program bidik misi adapun jumlah penerima bidik misi tiap tahun terus meningkat tahun 2016 mencapai 306.230 mahasiswa menjadi 340.083 pada tahun 2017, pemerintah juga memastikan hadir untuk anak jalanan, lansia terlantar, adapaun anak jalanan 16.290 jiwa, lansia 30.000 jiwa dan disabilitas berat 22.500 jiwa.
Berkaitan dengan karakter bangsa, Kementrian PMK telah melakukan gerakan revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan untuk merubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang berkemajuan. Pendidikan karakter ini melalui implementasi kurikulum 2013, dengan penguatan karakter ini maka diharapkan anak didik nantinya mempunyai rasa kebangsaan yang berlandaskan pancasila. Selain itu juga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Revolusi Mental ini telah dilaksanakan di 48 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan maksdu untuk mendorong perubahan hidup di masyarakat yaitu gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia bersih, Gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu.
Program dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ini sesuai dengan nawacita No 5 Pemerintahan Jokowi JK yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Salah satu program unggulan dari kementrian ini adalah Program Indonesia Pintar (KIP), sebelum ada program ini ada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah menjangkau 9 juta siswa dengan sasaran siswa miskin mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK.
Pada periode pemerintahan Jokowi JK tahun 2015 -- 2017 ada beberapa perbaikan bantuan siswa miskin ini yaitu tidak hanya menyasar kepada 9 juta siswa miskin saja akan tetapi saat ini sudah mencapai 18 juta, sasarannya pun di perluas tidak hanya bagi yang bersekolah akan tetapi yang ingin sekolah dan yang ikut program kesetaraan. Mulai tahun 2017 Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini juga bisa bergungsi menjadi ATM sehingga siswa bisa langsung mengambil dannya di bank terkait ataupun layanan agen yang berada di koperasi sekolah.
Selain itu juga program sekolah pelaksana PPK yang terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 ada sekitar 2.164 sekolah yang telah melaksanakan PPK. Pelaksanaan nya dengan beberapa langkah antara lain membersihkan sekolah dari pengaruh rokok, menghapus praktek perploncoan, menanggulangi tindak kekerasan sekolah. Saat ini telah dihapus sistem zonasi sekolah seperti sekolah favorite atau non favorite, hal ini dalam rangka menciptakan pemerataan yang berkualitas dan ini sudah dilaksanakan dan akan dibenahi lagi dengan begiu maka akan segera tercipata sekolah yang merata dari segi kualitas.
Dalam capaian 3 tahun pemerintahan Jokowi JK pada kementrian riset dan teknologi ini pada khususnya dalam peningkatan mutu perguruan tinggi maupun riset. publikasi sebelumnya pada tahun 2014 ada 4.200, Â tahun 2015 sebanyak 8.098 dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sebesar 9.936 dan pada tahun 2017 sebesar 12.077 di tingkat internasional. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara publikasi terbesar di dunia.
Selain itu akreditasi Perguruan Tinggi yang mempunyai akreditasi  A terus mengalami peningkatan, yang pada tahun pada tahun 2017 56 PTN yang mempunya akreditas A, hal ini menunjukan bahwa mutu perguruan tinggi semakin meningkat. Di dalam pendidikan vokasi guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja indonesia maka pada akses pendidikan tinggi ada beasiswa bidik misi.
Terjadi pengauatan inovasi pada tahun 2014 hanya 15 tahun naik pada tahun 2015 sebanyak 54 dan pada tahun 2016 menjadi 205, kemudian naik secara signifikan pada tahun 2017 sebanyak 663, ini artinya ada riset-riset di perguruan tinggi yang sudah menjadi industri digunakan masyarakat.
Dari sisi jaminan sosial ini menurut menteri sosial Khofifah Indar Parawansa mengalami kenaikan yang signifikan, misalnya saja pada tahun 2014 Penerima Keluarga Harapan (PKH) sebesar 2.798 ribu menjadi pada tahun 2017 sebesar 6.000 ribu. Saat ini yang sedang dilakukan bagaimana bantuan tersebut tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tidak ada yang double yaitu melalui kartu keluarga sejahtera.
Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara program keluarga sejahtera yang diluncurkan pada tahun 2014 akhir dengan kartu keluarga sejahtera, yaitu program keluarga sejahtera ini di terima oleh keluarga penerima manfaat bedanya adalah kalau yang sekarang itu dibelakangnya ada garis hitamnya ini berati bisa akses melalui ATM dan kemarin menurut Kementrian Sosial baru meluncurkan  ATM offline untuk daerah-daerah yang masih blank spot area seperti daerah tertinggal dan daerah pedalaman.
Dalam penyalurannya Kementrain Soaial telah bekerjasama dengan  4 bank penyalur batuan sosial yaitu BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Saat ini prasyarat penerima PKH adalah orang hamil dan memiliki balita atau anak yang sekolah di SD, SMP ataupun SMA. Pogram PKH ini dinilai sebagai program yang dinilai paling efektif menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio dibandingkan dengan program bansos serta subsidi lainnya.
Sebenarnya masih ada beberapa narasumber seperti Menkes Nila F Moeloek, Menpora Imam Nahrawi, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri PPA Yohana Yambasie, yang memaparkan capaiannya dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat tapi apalah daya karena keterbatasan, mungkin lain kali akan saya sambung dengan artiikel yang berbeda. Pada intinya adalah bahwa capaian pemerintahan 3 tahun Jokowi JK ini bidang Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan ini cukup baik dan menggembirakan hal ini terlihat dari beberapa indicator yang mulai terlihat baik. harapannnya ke depan pemerintahan Jokowi JK terus meningkatkan lagi kinerja nya supaya masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Ayo kerja, kerja, kerja
Jakarta, 24 Oktober 2017
Salam kompasiana,
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
