Dengan adanya tiga indicator ini maka secara umum dapat disampaikan capaian pemerintahan Jokowi JK ini kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar juga telah terpenuhi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rayat. Pemerintah Jokowi JK menurut Puan Maharani mempunyai komitmen yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar, secara umum program pemenuhan dasar itu meliputi :
Jaminan Kesehatan Nasional, saat ini pemerintah telah memberikan perlindungan kesehatan kepada 92,4 juta PBI atau 35% penduduk.
Dalam rangka menunjang perbaikan JKN ini, pemerintahan Jokowi JK terus melakukan perbaikan kepada Puskesmas melalui dorongan akreditasi, selama 3 tahun terakhir Puskesmas yang telah terakreditasi sejumlah 1.643 Puskesmas. Di bidang pendidikan pemerintahan juga telah  menyediakan akses bersekolah kepada 17,9 juta anak dengan program Kartu Indonesia Pintar, Membangun Sekolah baru 1.250 Unit, Rehab ruang belajar sebanyak 67.253 unit dan membangun ruang kelas baru sebanyak 27.982 unit.
Pemerintah juga memberikan kebutuhan dasar pangan mealui bantuan pangan kepada bantuan pangan non tunai sebanyak 1,2 juta KPM dan beras sejahtera sebanyak 14,3 juta KPM. Pemerintahan JOkowi JK terus memperkuat ketahanan keluarga pemerintah memperluas jangkauan Keuarga Harapan menjadi 6 juta keluarga dan pada tahun 2018 akan terus diperluas menjadi 10 juta KPM. Dalam rangka upaya pemenuhan dasar juga dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemerintahan Jokowi JK telah memberikan 108.000 rumah layak huni yang telah dibangun.
Pembangunan desa ini juga mendapatkan perhatian pemerintahan Jokowi JK dengan pembangunan desa melalui pembangunan air besrih telah dibangun 32.711 unit, pendidikan anak usia dini sebanyak 21.357 unit, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu sebanyak 13.937 unit dan pembangunan pondok bersalin desa sebanyak 6.041 unit. Pemerintahan Jokowi JK juga terus meningkatkan pelayanan ibadah haji salah satunya dengan meningkatkan perbaikan fasilitas ibadah haji seperti pemondokan hotel bintang 3, hotel terdekat dengan masjidil haram dan lain sebagainya. Pemerintah Jokowi JK juga terus menciptakan kota layak anak, kota layak anak ini juga terus mengalami penambahan dari 264 kota layak anak 2015 menjadi 342 kota layak anak.
Berkaitan dengan pemberdayaan rakyat, Kementrian PMK telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : Melakukan vokasi nasional dengan memperluas akses perguruan tinggi, revitalisasi vokasional saat ini  sudah bekeja sama dengan industri yang mencapai 3.574 industri, hal ini untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja juga telah mencapai 395.394, pemerintah juga telah memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dengan program bidik misi adapun jumlah penerima bidik misi tiap tahun terus meningkat tahun 2016 mencapai 306.230 mahasiswa menjadi 340.083 pada tahun 2017, pemerintah juga memastikan hadir untuk anak jalanan, lansia terlantar, adapaun anak jalanan 16.290 jiwa, lansia 30.000 jiwa dan disabilitas berat 22.500 jiwa.
Berkaitan dengan karakter bangsa, Kementrian PMK telah melakukan gerakan revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan untuk merubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang berkemajuan. Pendidikan karakter ini melalui implementasi kurikulum 2013, dengan penguatan karakter ini maka diharapkan anak didik nantinya mempunyai rasa kebangsaan yang berlandaskan pancasila. Selain itu juga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Revolusi Mental ini telah dilaksanakan di 48 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan maksdu untuk mendorong perubahan hidup di masyarakat yaitu gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia bersih, Gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu.
Program dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ini sesuai dengan nawacita No 5 Pemerintahan Jokowi JK yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Salah satu program unggulan dari kementrian ini adalah Program Indonesia Pintar (KIP), sebelum ada program ini ada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah menjangkau 9 juta siswa dengan sasaran siswa miskin mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK.
Pada periode pemerintahan Jokowi JK tahun 2015 -- 2017 ada beberapa perbaikan bantuan siswa miskin ini yaitu tidak hanya menyasar kepada 9 juta siswa miskin saja akan tetapi saat ini sudah mencapai 18 juta, sasarannya pun di perluas tidak hanya bagi yang bersekolah akan tetapi yang ingin sekolah dan yang ikut program kesetaraan. Mulai tahun 2017 Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini juga bisa bergungsi menjadi ATM sehingga siswa bisa langsung mengambil dannya di bank terkait ataupun layanan agen yang berada di koperasi sekolah.
Selain itu juga program sekolah pelaksana PPK yang terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 ada sekitar 2.164 sekolah yang telah melaksanakan PPK. Pelaksanaan nya dengan beberapa langkah antara lain membersihkan sekolah dari pengaruh rokok, menghapus praktek perploncoan, menanggulangi tindak kekerasan sekolah. Saat ini telah dihapus sistem zonasi sekolah seperti sekolah favorite atau non favorite, hal ini dalam rangka menciptakan pemerataan yang berkualitas dan ini sudah dilaksanakan dan akan dibenahi lagi dengan begiu maka akan segera tercipata sekolah yang merata dari segi kualitas.
