Tepatnya tanggal 20 Oktober 2014 setahun yang lalu Indonesia mempunyai presiden baru terpilih dengan dilantiknya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan wakil presiden ke-7 Republik Indonesia, sudah setahun lamanya Indonesia dipimpin kedua tokoh tersebut, namun sangat disayangkan sekali selama pemerintahan tersebut kinerja nya masih belum menunjukan sisi positif bagi Indonesia justru banyak kebijakan-kebijakan Jokowi-JK yang tidak sesuai dengan apa yang waktu kampanye Pilpres dijanjikan untuk rakyat Indonesia.
Jokowi-JK banyak mengumbar janji pada saat kampanye Pilpres 2014, salah satunya janji Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi namun apa yang terjadi saat ini Joko Widodo tidak mampu melawan upaya-upaya yang bertujuan melemahkan lembaga anti korupsi Indonesia (KPK), hal ini bisa terlihat dari banyaknya isu-isu yang bertentangan misalnya saja isu mengenai pemilihan Budi Gunawan, revisi RUU KPK, dan pelemahan KPK menjadi masalah yang fundamental di Indonesia dan menjadi ancaman kronis.
Selain kegagalan dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi, ada beberapa janji manis yang diucapkan pada saat masa kampanye belum ada yang menjadi kenyataan. Bahkan kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak menentu, saya ambil dari berbagai sumber :
Jokowi Menaikan Harga BBM
Belum sebulan Jokowi menjadi Presiden, BBM naik Rp 2.000 pada 17 November 2014. Meski sempat menurunkan BBM dua kali menjadi Rp 6.600/ liter, pemerintah kembali menaikkan harga BBM 200/liter menjadi Rp 6.800 (28/2/2015), kemudian 28 Maret, Pemerintah kembali naikkan harga bbm ketiga kalinya sebesar Rp 500 menjadi Rp 7.300. Padahal, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP merupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kenaikan dibatalkan. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil tersebut. Setelah pemerintahan berganti ke tangan Jokowi, Rieke yang paling bersuara lantang ini mulai melunak. Bahkan, Rieke menyebut pemerintah SBY dan Pertamina yang bersalah hingga membuat Jokowi harus menaikkan harga BBM.
Daya Beli Masyarakat Semakin Menurun
Imbas dari kenaikan harga BBM yaitu daya beli (purchasing power) masyarakatyang semakin menurun dan hal Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi (PE) nasional diprediksi tetap sulit menyentuh angka 5 persen pada triwulan II Tahun 2015. data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2015 menunjukkan inflasi bahan makanan dan transportasi cukup tinggi, yakni 2,02 persen.
PHK Semakin Menjadi
Imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin hari semakin mengkhawtirkan dan mencapai titik terendahnya, sedangkan pemerintah tidak berusaha untuk mengatasi itu semua maka yang menjadi korban adalah banyak pegawai yang di PHK tentunya untuk efisiensi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menghitung sampai saat ini jumlah PHK mencapai 100.000 pekerja.
Anjloknya Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin mengkhawatirkan bahkan sudah sudah melampaui level terparah sejak krisis 1998 yaitu Rp. 14.450/Dollar AS, akibat melamahnya nilai tukar rupiah tentunya akan berimbas pada investasi di dalam di dalam negeri dan tentunya banyak PHK terjadi dimana-mana.
Hutang Luar Negeri yang Semakin Bertambah
Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Jokowi berjanji untuk tidak belanja berlebihan. “Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8) tahun lalu. Setelah terpilih di kampanye, Jokowi sapaan akrabnya kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang “Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” dikutip dari laman Merdeka (19/4).
Lain dulu lain sekarang, kini utang luar negeri pemerintah justru mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan utang luar negeri pemerintah lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang swasta. Selama lima bulan Jokowi – JK memimpin negara, utang luar negeri pemerintah melonjak tajam. Hal ini terlihat dari data statistik utang luar negeri yang dikeluarkan Bank Indonesia. Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2014 tercatat USD 127,3 miliar atau setara dengan Rp 1.676 triliun. Posisi terakhir utang luar negeri pemerintah atau per Januari 2015 sebesar USD 129,7 miliar setara Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar USD 2,4 miliar setara Rp 31,6 triliun.
Kewajiban Bahasa Indonesia TKA Dihapus
Rencana Presiden Joko Widodo menghapus persyaratan Tenaga Kerja Asing yang hendak bekerja di Indonesia mahir berbahasa Indonesia dinilai telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. UU No.24 Tahun 2009 mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam kontrak kerja di perusahaan negara, swasta dan lainnya. Jokowi berdalih bahwa kewajiban untuk berbahasa Indonesia itu menghambat investasi. Jokowi merubah Permenaker No.12 Tahun 2013 dengan PErmanker No 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Masih banyak lagi indicator kegagalan setahun pemerintahan Joko Widodo- JK yang lainnya, namun penulis hanya menyajikan beberapa saja. Penulis berharap pemerintahan ini harus lebih kerja keras lagi untuk bekerja membangun bangsa memakmurkan rakyat, jangan sibuk pencitraan dan membuat kegaduhan politik saja.
Salam Kompasiana
