Mohon tunggu...
Uci Junaedi
Uci Junaedi Mohon Tunggu... Administrasi - SocialMedia

Social Media Businnes Service

Selanjutnya

Tutup

Money

365 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK Gagal

20 Oktober 2015   11:35 Diperbarui: 20 Oktober 2015   11:35 678
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Tepatnya tanggal 20 Oktober 2014 setahun yang lalu Indonesia mempunyai presiden baru terpilih dengan dilantiknya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan wakil presiden ke-7 Republik Indonesia, sudah setahun lamanya Indonesia dipimpin kedua tokoh tersebut, namun sangat disayangkan sekali selama pemerintahan tersebut kinerja nya masih belum menunjukan sisi positif bagi Indonesia justru banyak kebijakan-kebijakan Jokowi-JK yang tidak sesuai dengan apa yang waktu kampanye Pilpres dijanjikan untuk rakyat Indonesia.

Jokowi-JK banyak mengumbar janji pada saat kampanye Pilpres 2014, salah satunya janji Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi namun apa yang terjadi saat ini  Joko Widodo tidak mampu melawan upaya-upaya yang bertujuan melemahkan lembaga anti korupsi Indonesia (KPK), hal ini bisa terlihat dari banyaknya isu-isu yang bertentangan misalnya saja isu mengenai pemilihan Budi Gunawan, revisi RUU KPK, dan pelemahan KPK menjadi masalah yang fundamental di Indonesia dan menjadi ancaman kronis.

Selain kegagalan dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi, ada beberapa  janji manis yang diucapkan pada saat masa kampanye belum ada yang menjadi kenyataan. Bahkan kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak menentu, saya ambil dari berbagai sumber :

Jokowi Menaikan Harga BBM

Belum sebulan Jokowi menjadi Presiden, BBM naik Rp 2.000 pada 17 November 2014. Meski sempat menurunkan BBM dua kali menjadi Rp 6.600/ liter, pemerintah kembali menaikkan harga BBM 200/liter menjadi Rp 6.800 (28/2/2015), kemudian 28 Maret, Pemerintah kembali naikkan harga bbm ketiga kalinya sebesar Rp 500 menjadi Rp 7.300. Padahal, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP merupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kenaikan dibatalkan. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil tersebut. Setelah pemerintahan berganti ke tangan Jokowi, Rieke yang paling bersuara lantang ini mulai melunak. Bahkan, Rieke menyebut pemerintah SBY dan Pertamina yang bersalah hingga membuat Jokowi harus menaikkan harga BBM.

Daya Beli Masyarakat Semakin Menurun

Imbas dari kenaikan harga BBM yaitu daya beli (purchasing power) masyarakatyang semakin menurun dan hal Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi (PE) nasional diprediksi tetap sulit menyentuh angka  5 persen pada triwulan II  Tahun 2015. data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2015 menunjukkan inflasi bahan makanan dan transportasi cukup tinggi, yakni 2,02 persen.

PHK Semakin Menjadi

Imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin hari semakin mengkhawtirkan dan mencapai titik terendahnya, sedangkan pemerintah tidak berusaha untuk mengatasi itu semua maka yang menjadi korban adalah banyak pegawai yang di PHK tentunya untuk efisiensi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menghitung sampai saat ini jumlah PHK mencapai 100.000 pekerja.

Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun