Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin mengkhawatirkan bahkan sudah sudah melampaui level terparah sejak krisis 1998 yaitu Rp. 14.450/Dollar AS, akibat melamahnya nilai tukar rupiah tentunya akan berimbas pada investasi di dalam di dalam negeri dan tentunya banyak PHK terjadi dimana-mana.
Hutang Luar Negeri yang Semakin Bertambah
Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Jokowi berjanji untuk tidak belanja berlebihan. “Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8) tahun lalu. Setelah terpilih di kampanye, Jokowi sapaan akrabnya kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang “Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” dikutip dari laman Merdeka (19/4).
Lain dulu lain sekarang, kini utang luar negeri pemerintah justru mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan utang luar negeri pemerintah lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang swasta. Selama lima bulan Jokowi – JK memimpin negara, utang luar negeri pemerintah melonjak tajam. Hal ini terlihat dari data statistik utang luar negeri yang dikeluarkan Bank Indonesia. Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2014 tercatat USD 127,3 miliar atau setara dengan Rp 1.676 triliun. Posisi terakhir utang luar negeri pemerintah atau per Januari 2015 sebesar USD 129,7 miliar setara Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar USD 2,4 miliar setara Rp 31,6 triliun.
Kewajiban Bahasa Indonesia TKA Dihapus
Rencana Presiden Joko Widodo menghapus persyaratan Tenaga Kerja Asing yang hendak bekerja di Indonesia mahir berbahasa Indonesia dinilai telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. UU No.24 Tahun 2009 mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam kontrak kerja di perusahaan negara, swasta dan lainnya. Jokowi berdalih bahwa kewajiban untuk berbahasa Indonesia itu menghambat investasi. Jokowi merubah Permenaker No.12 Tahun 2013 dengan PErmanker No 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Masih banyak lagi indicator kegagalan setahun pemerintahan Joko Widodo- JK yang lainnya, namun penulis hanya menyajikan beberapa saja. Penulis berharap pemerintahan ini harus lebih kerja keras lagi untuk bekerja membangun bangsa memakmurkan rakyat, jangan sibuk pencitraan dan membuat kegaduhan politik saja.
Salam Kompasiana
