Polemik Pasal Penghinaan Presiden, Ini Kata SBY

Ingat, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Saya pendukung demokrasi & kebebasan. Tetapi bukan anarki. *SBY*

Sebaliknya, pemegang kekuasaan jangan obral & salahgunakan kekuasaan. Kita sepakat, negara & penguasa tak represif & main tangkap. *SBY*

Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak utk "menciduki" & menindas yg menentang penguasa. *SBY*

Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers & juga rakyat. *SBY*

Kesimpulan: demokrasi & kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif. *SBY*

Seperti diketahui, Pemerintah Joko Widodo menginginkan pasal penghinaan terhadap presiden masuk ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang juga diajukan Jokowi ke DPR yang berbunyi "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV." Ruang lingkup Penghinaan Presiden pun diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264 yang berbunyi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Sangat ironi kalau seandainya Jokowi dan jajaran pemerintahan takut akan hinaan cacian dan makian sehingga popularitas menurun yang kemudian mengorbankan rakyat dan membungkam rakyat dengan kekuasaan nya, kita tidak lupa apa yang dikatakan jokowi bahwa kritik publik sudah sering menjadi santapannya sehari-hari. Semua itu sudah dirasakannya sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya menjadi presiden, untuk itu kami sebagai rakyat berharap pemerintah tidak menggunakan kekuasaan nya dengan semena-mena, saya meyakini apabila jokowi dan pemerintahan bekerja dengan baik untuk rakyat maka rakyat pun tidak akan berani untuk menghina, mencaci bahkan rakyat akan memuja-muji jokowi.

Salam Kompasiana, terima kasih

Twitter @SBYudhoyono

Berbagai sumber