Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, kini dihadapi oleh ironi yang signifikan. Dibalik kekayaan sumber daya alam tersebut, Indonesia dihadapi oleh krisis tata kelola sumberdaya alam yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kekayaan alam meliputi tambang mineral yang melimpah, hutan hujan tropis yang luas, hingga lautan dan isinya yang kaya seringkali tidak memberi manfaat. Kekayaan tersebut malah dieksploitasi hingga menyebabkan deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan. Sebuah ironi, dimana kekayaan alam yang seharusnya dapat memberi manfaat, malah menjadi akar permasalahan yang rumit dan merugikan Indonesia. Mengapa paradoks ini terus berlanjut? Dan bagaimana kita keluar dari jeritannya?
Mengapa Paradoks ini Terjadi?
Kebijakan Politik yang Lemah dan Korupsi
Kebijakan izin tambang yang seringkali tidak melalui regulasi yang ketat dan tidak memikirkan jangka panjang. Hal ini tercermin pada jumlah data tambang ilegal yang banyak. Dilansir dari data kementerian di laman minerba.esdm.go.id, terdapat 2.741 lokasi praktek penambangan tanpa izin (PETI). Regulasi yang lemah ini seringkali dibarengi oleh korupsi pejabat yang haus akan kekayaan. Bahkan, akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan korupsi dengan nominal fantastis yaitu korupsi pertambangan PT. Timah yang harus menelan kerugian negara sebanyak 271 Trilliun. Kebijakan yang lemah dan praktik korupsi ini seringkali berjalan beriringan sehingga perusahaan dapat mengeksploitasi dengan bebas tanpa adanya bertanggung jawaban.Â
Konflik Kepentingan dan Ketidakadilan Sosial
Kekayaan SDA ini seringkali dipolitisasi dan dipakai untuk memperkaya sepihak, sementara masyarakat adat dan lokal malah terpinggirkan. Seringkali masyarakat lokal dan adat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan hak-haknya. Hal ini memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi suatu daerah yang dieksploitasi.
Kurangnya Kesadaran dan Kepentingan Lingkungan
Kesadaran akan pentingnya lingkungan masih rendah baik dikalangan masyarakat dan pejabat. Hal ini tercermin dari political will pemerintah yang belum memprioritaskan lingkungan baik dari pendidikan dan ekonomi sehingga orang-orang belum memahami urgensi menjaga SDA di masa depan.
Bagaimana Keluar dari Paradoks ini?
Agar dapat keluar dari paradoks ini, penting untuk memahami bagaimana cara agar dapat menyelaraskan rasionalitas ekonomi dan lingkungan. Menurut Dr. Arif Satria, cara agar menyeimbangkan rasionalitas ekonomi dan lingkungan adalah dengan Inovasi. Terdapat dua pendekatan yaitu selain pendekatan teknis seperti penciptaan teknologi dan meningkatkan ekonomi, ada pendekatan ekologi politik, dimana menciptakan manajemen tata kelola sumber daya alam yang efektif dan leadership yang kuat untuk mewujudkannya. Dalam pendekatan ekologi politik, terdapat beberapa isu yang perlu dibangun oleh pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sda, diantaranya yaitu:
