Partai Politik di Indonesia telah banyak berkembang secara kuantitas, dimana setidaknya pada eEmilu tahun 2019 kemarin ada 16 Partai yang lolos Pemilu secara Nasional, dan 4 Partai Lokal di Aceh.
Meskipun dari 16 partai politik tersebut hanya ada 9 yang lolos ke Senayan, berkurang 1 partai politik, dimana pada Pemilu 2014 ada 10 partai politik yang lolos ke Senayan.
Fluktuasi perolehan suara pun terjadi, dimana beberapa partai naik secara signifikan, dan ada beberapa partai yang turun secara signifikan, bahkan ada satu partai yang tahun 2014 lolos ke parlemen, sedangkan pada Pemilu 2019 tidak lolos ke parlemen, dan disinyalir terjadi karena adanya konflik internal di dalam partai tersebut, selain tentu saja yang dianggap "biang kerok" gagalnya beberapa partai politik lolos ke Senayan adalah ambang batas parlemen yang 4%. Bahkan salah satu dari 3 "Partai Dinosaurus" yang merupakan warisan rezim orde baru hampir tidak lolos ke Senayan.Â
Banyak partai poltitik baru bermunculan sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, dan dimana beberapa dari pendiri partai politik tersebut yang menjadi ketua umumnya.
Seiring berjalannya waktu, para pimpinan Partai Politik tersebut banyak yang telah memasuki usia "senja", sehingga meraa sudah terlalu "renta" untuk memimpin sebuah partai poltik.
Di jaman yang sudah serba modern, pimpinan yang sudah berumur dianggap sudah terlalu "obselet", dan banyak yang beranggapan, ketua Partai politik di jaman seperti sekarang ini adalah yang datang dari generasi muda, dengan rentang usia 40-60 tahun.
Banyak partai politik melakukan pemilihan ketua umum, yang dilakukan secara demokrasi, dimana beberapa partai mendapatkan  ketua umum yang datang dari generasi muda.
Namun, ada beberapa yang "sewot" ketika generasi muda yang mengambil tampuk kepemimpinan partai politik tersebut adalah anak dari ketua umum yang lama, mungkin karena mereka merasa ikut mendirikan partai politik tersebut, merasa ikut berjuang sejak "peletakan batu pertama" partai, dan menganggap hal tersebut adalah representasi dari "syahwat politik".
Bagi saya, apabila ada anak dari ketua umum partai politik menggantikan orangtuanya yang sudah purna tugas adalah hal yang wajar, selama memang melalui proses demokrasi, meskipun ada yang menganggap mereka "meloncati" para senior.
Para anggota partai politik saya kira juga menghormati sang orangtua, dan beranggapan sang anak mampu menggantikan peran sang orangtua karena faktor hereditas yang menempel secara otomatis.
Namun ada juga dimana anak dari salah satu mantan ketua umum partai yang tersingkir dari kursi kepemimpinan, yang disebabkan oleh perpecahan internal dari partai tersebut, hingga pernah terjadi semacam dualitas dalam partai politik tersebut, namun seiring berjalannya waktu rivalitas anak dengan pesaingnya tersebut seakan telaj hilang, atau mungkin bisa disebut telah terlupakan.
