Wakil Rakyat Terlibat Judi Online, Kok Bisa?

Saat ini perjudian sangat dilarang oleh undang-undang, namun ternyata perjudian online sangat populer di  masyarakat. Negara sepertinya tidak mampu menyelesaikan masalah perjudian online, hal ini wajar karena banyak pejabatnya  yang berjudi online. Bagaimana Negara memberantas perjudian online jika pejabat Negaralah yang menjadi pelaku perjudian online?

 Walaupun dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan judi online sangat berbahaya, namun solusi yang dilakukan pemerintah masih belum menyentuh akar permasalahannya. Pemerintah tampaknya tidak berdaya  melawan judol. 

Hal ini terlihat dari pernyataan Budi Arie yang menyatakan pemerintah menganggap  pemain judol sebagai "korban", sehingga tindakan yang dilakukan bukanlah penangkapan melainkan rehabilitasi. Jika pelaku judol dianggap sebagai korban, tentu tidak  ada hukuman bagi pelaku judol. Hal ini jelas tidak akan memberikan efek jera dan hanya akan memperburuk keadaan.

Dalam sistem Islam, kepala negara sangat selektif dalam merekrut orang untuk menjadi aparat penegak hukum. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar layak dipercaya masyarakat. Tercatat dalam sejarah Kekhalifahan Abbasiyah. Polisi pada masa itu diangkat atas dasar ilmu, ketakwaan, penguasaan fiqih dan penegak hukum Allah. Ada seorang kepala polisi bernama Ibrahim bin Husain. Beliau adalah orang yang mulia dan baik hati, ahli dalam bidang fiqih dan ahli dalam penafsiran. Kisahnya  luar biasa karena menghukum orang yang  bersumpah palsu (lihat kitab Tabshiratu al-Hukkam).

 Memang benar, kembalinya sistem Islam tidak bisa dihindari. Sejarah gemilang dan rangkaian prestasi penegakan hukum dalam sistem Islam dapat kita saksikan kembali jika kita berupaya mendirikan Khilafah. Apakah kita termasuk dalam barisan tempurnya?