Penulis: Ani Agustini
KPU RI akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/024). Hal ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Paslon 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa Pilpres 2024. MK membacakan putusan tersebut pada Senin (22/4/2024). MK menyatakan permohonan pemohon "tidak beralasan menurut hukum seluruhnya". Kendati demikian, tiga hakim konstitusi, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion.
Dalil-dalil permohonan yang diajukan itu antara lain soal ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP. Kemudian dalil lainnya terkait tuduhan adanya abuse of power yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk memengaruhi pemilu. Termasuk dalil soal penyalahgunanan kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda, dan Pemerintahan Desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan kubu paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) itu telah diterima oleh MK pada Sabtu (23/3/2024) lalu. Setidaknya ada beberapa inti dari pengajuan gugatan ke MK tersebut. Diantaranya pertama, yakni meminta MK untuk mendiskualifikasi keikutsertaan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dari Pemilu 2024 ini. Kedua, adalah memohon kepada MK untuk menyetujui pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Indonesia.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar menilai hampir mustahil ada kontestan yang mampu memenangkan gugatan sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Terbukti, sejak 2004 pihak yang kalah pilpres selalu menggugat ke MK, akan tetapi selalu berujung kekalahan.
Ada tiga alasan membuat proses gugatan pilpres di MK sulit dimenangkan. Pertama, adalah proses pembuktian yang sulit karena batasan waktu. Kedua, logika Hakim MK yang dinilai masih menitikberatkan kecurangan pilpres dari perhitungan angka. Ketika kecurangan dilihat dari perhitungan angka, kemungkinan besar gugatan terkait sengketa pemilu tidak akan banyak membuahkan hasil.
Bagi para penggugat hasil pemilu, realitas politik ini tentu akan sangat menyakitkan. Mereka sudah pol-polan menolak hasil pemilu yang dipandang penuh rekayasa dan kecurangan. Mereka pun sudah bertekad memperjuangkan keadilan dengan melakukan berbagai upaya hukum demi menolak hasil pemilihan. Bahkan tidak sedikit sumber daya yang mereka mobilisasi, termasuk ribuan advokat, demi memenangkan semua tuntutan. Meskipun pada akhirnya mereka menerima kekalahan dan beramai ramai mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu. Â Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mendapatkan bagian kue kekuasaan.
Semestinya kita tidak perlu heran jika kondisi politik ini lumrah keberadaannya dalam sistem demokrasi yang lahir dari rahim sekularisme. Demokrasi memang tidak mengenal konsep halal haram. Standar perbuatannya pun tergantung maslahat dan kepentingan untuk bersaing dan berburu kekuasaan, lantaran idealisme perjuangan mereka hanya materi dan kedudukan.
Fenomena bagi-bagi kursi saat pemilu belum selesai juga mendapat kritik dari banyak akademisi. Mengutip kalimat Prof. Anang Sujoko, dosen sekaligus pengamat politik dari Universitas Brawijaya, bagi-bagi kursi untuk TKN Prabowo-Gibran menunjukkan transaksi politik yang sangat vulgar. Tanpa ragu, tanpa malu, dugaan balas budi makin menguat seiring para pendukung Paslon 02 mulai mendapat jatah sebagai komisaris bahkan menteri. Sudah jamak kita ketahui, BUMN kerap menjadi batu loncatan untuk duduk di kursi kekuasaan. Sekali lagi, kita dipertontonkan betapa politik balas budi sangat melekat dalam sistem demokrasi.
Bagi umat Islam, realitas ini semestinya cukup untuk memberi pelajaran bahwa perubahan lewat jalan demokrasi hanya akan mengulang kekecewaan. Bukankah sudah setiap pemilu fenomenanya demikian? Hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Rakyat dipermainkan dan rakyat hanya dibutuhkan suaranya saja pada saat pemilu.
Terlebih bagi umat Islam. Mereka semestinya bukan hanya menggagas perubahan, tetapi perubahan yang bersifat mendasar. Yakni berjuang menegakkan syariat Islam kaffah yang akan menyolusi tuntas berbagai persoalan. Bukan malah berjuang menegakkan sistem yang menegasikan peran Islam dalam kehidupan dan nyata-nyata telah menyebabkan munculnya berbagai kesempitan.
Syariat Islam tegak di atas akidah yang lurus, bahwa Allah Tuhan Semesta Alam adalah pemilik hakiki kedaulatan. Allah Swt. tidak punya kepentingan atas kursi kekuasaan, melainkan menempatkannya hanya sebagai alat menegakkan Islam. Kepemimpinan dalam Islam bahkan berkonsekuensi tidak ringan. Dia akan menjadi sumber kehinaan dan sesalan jika tidak dijalankan sesuai aturan Allah swt.Tidak heran jika berburu kekuasaan bukan tabiat umat Islam.
Rasulullah saw. bersabda saat Abu Dzar meminta sebuah jabatan, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik- baiknya)." (HR Muslim).
Oleh karenanya, sudah saatnya para tokoh dan pejuang Islam mengonsolidasikan diri dalam gerakan perubahan hakiki ini. Lalu fokus dalam upaya mencerdaskan umat dengan Islam, agar Islam segera menjadi jalan kehidupan, dan kerahmatan akan menyelimuti seluruh alam.
Yakinlah bahwa umat yang cerdas dengan Islam tidak pernah akan mau diam ketika melihat kezaliman dan kemungkaran. Mereka pun tidak akan mau diajak curang hanya demi secuil uang. Mereka akan berjuang menegakkan kebenaran tanpa mau kompromi dengan kemungkaran.
Rasulullah saw adalah teladan terbaik dalam menggagas perubahan hakiki. Beliau sukses mengubah masyarakat Arab yang begitu rusak dan jahil menjadi masyarakat berperadaban mulia dan tinggi. Dalam perjuangannya, beliau konsisten memegang ideologi Islam dan menolak kompromi dengan segala bentuk kekufuran, meski berbagai bujuk dan rayuan beliau terima dari lawan-lawannya.
Beliau menapaki jalan perubahan yang alami, yakni mewujudkan kekuatan politik hakiki berupa dukungan riil massa dan sokongan para pemilik kekuatan melalui dakwah pemikiran. Beliau butuh waktu tidak sedikit dan pengorbanan yang tidak ringan karena berjuang dari hal yang paling asas yakni perubahan mindset dan kesadaran.
Mereka pun tidak sadar bahwa jalan demokrasi yang mereka tempuh tidak pernah sukses memenangkan Islam. Apa yang mereka lakukan justru membuat umat putus asa dan tidak percaya bahwa Islam bisa ditegakkan selain dengan berkompromi pada kekufuran.
Adapun mereka yang konsisten menyadarkan umat dengan Islam, tidak akan pernah kecewa karena amal mereka sesuai dengan yang dituntun syara. Mereka bahkan telah sukses mengasas benih-benih kemenangan karena pertolongan Allah hanya akan diberikan kepada mereka yang istiqamah memegang ideologi Islam. Sehingga perubahan hakiki hanya akan kita raih dalam satu intitusi negara yaitu khilafah  ala minhaj nubuwwah.
