Kondisi Negara India di Masa Pandemi
Pemerintah pusat India mengumumkan penguncian nasional (lockdown) ketika negara baru saja sekitar 500 kasus infeksi COVID yang diketahui dan ini sebagian besar terkonsentrasi di perkotaan. Kebijakan lockdown diberlakukan di seluruh wilayah India, tidak hanya kota-kota besar tetapi juga di kota-kota kecil, termasuk desa. Hal ini juga ditekankan dengan adanya paksaan dari kepolisian untuk memaksa orang tetap tinggal di dalam rumah dengan mengabaikan kendala orang-orang miskin seperti kesulitan akses mata pencaharian, memenuhi kebutuhan hidup serta kondisi perumahan yang kurang layak. Namun seiring berjalannya waktu dengan pertimbangan beberapa aspek, pada akhir Mei pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan lockdown. Dan benar, penyebaran Covid-19 tidak hanya terlihat curam meningkat tetapi juga tersebar di seluruh wilayah India. Penyebaran virus ini makin menjadi di masyarakat ketika diketahui bahwa kurangnya fasilitas pengujian, pencegahan pengujian yang disengaja oleh pemerintah, penggantian tes RT-PCR dengan tes antigen yang memberikan hasil yang kurang akurat.
Masalah-masalah diatas terbukti dengan fakta bahwa kematian karena infeksi COVID-19 di India sampai saat ini sekitar 135.000. Selain itu, banyaknya kematian karena berbagai macam kesusahan seperti kelaparan, bunuh diri karena tekanan ekonomi, ketidakmampuan untuk mencapai fasilitas medis, kekerasan dan kejahatan, dan masalah lainnya.
Untuk mendukung masalah ini, pemerintah India mengadakan Program Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan yang dimana memberikan jaminan 100 hari kerja untuk semua keluarga pedesaan yang terdaftar. Namun faktanya program ini belum terselenggarakan dengan maksimal, belum semua keluarga telah bergabung dalam program pemerintah ini. Terbukti dari 31 Maret sampai 19 November 2020, sekitar 18 juta rumah tangga pedesaan baru mengajukan permohonan untuk mengikuti program ini. Tentunya pemerintah India berharap agar seluruh masyarakat dapat mengikuti program ini.
Selain itu, akibat pandemi Covid-19, negara India mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan seperti padi, gandum dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini, Sistem Distribusi Publik di bawah National Food Security Act (NFSA) menjadi program utama pemerintah untuk ketahanan pangan. Pemerintah juga mengumumkan program baru, PMGKAY, melalui pencocokan tentang hak biji-bijian diberikan kepada penerima NFSA. Namun, sebenarnya distribusi biji-bijian bersubsidi jauh lebih rendah. Juga, sebagian besar rumah tangga rawan pangan tetap berada di luar program-program ini.
Dibidang akademik, pemerintah India sudah menutup institusi pendidikan sejak maret. Pendidikan dilakukan secara online (daring) namun sayangnya sebagian besar anak-anak di negara India, tidak tahu cara menggunakan internet, tidak tahu cara mengaplikasikan komputer. Hal ini disebabkan kurangnya melek terhadap teknologi dan membuat kualitas pendidikan masyarakat di Negara India menurun di masa pandemi.
Selain itu pada masa pandemi masih terjadi perlawanan masyarakat India terhadap pemerintah. Hal diduga karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti memanfaatkan pembatasan dan kemungkinan terbatas dari protes massa, pemerintah mengeluarkan tiga undang-undang utama yang berkaitan dengan pertanian dengan tujuan untuk membuka diri pertanian untuk penetrasi modal perusahaan yang lebih besar dan memperkenalkan perubahan besar dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk fleksibilitas yang lebih besar dan pembatasan fundamental hak seperti hari kerja 8 jam.
Kondisi perekonomian Indonesia akibat virus Covid-19
Tidak ada yang menyangka persoalan kesehatan itu merembet ke krisis sosial dan ekonomi. Negara di kawasan ASEAN di antaranya Singapura juga sudah resesi pada kuartal I dan II masing-masing mencapai kontraksi 0,3 persen dan 12,6 persen. Indonesia masih lebih “beruntung” karena pada kuartal I-2020 tumbuh 2,97 persen dan kuartal II negatif 5,32 persen.
Sejumlah negara yang dulu membuka pintu baik perdagangan maupun lalu lintas manusia, kemudian saling menutup diri. Pembatasan dilakukan mulai bersifat semi hingga total penguncian wilayah atau lockdown. Upaya itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 namun faktanya kebijakan lock down memberikan banyak dampak negatif seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, banyak terjadi PHK yang disertai biaya hidup yang boros, rendahnya edukasi (pendidikan) anak-anak akibat kebijakan daring, meningkatnya utang luar negeri, kejahatan masyarakat yang meningkat dan masih banyak lagi. Hal ini semakin tampak dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di masa Covid-19.
Namun ada beberapa kebijakan pemerintah yang memperburuk kondisi perekonomian negara seperti pemotongan pajak perusahaan dan Omnibus law. Kebijakan pemotongan pajak perusahaan malah menimbulkan profit yang lebih besar bagi investor asing. Sedangkan kebijakan Omnibus law berkontribusi meningkatkan ketimpangan antara golongan kaum buruh dan kaum capital, menekan permintaan domestik dan memperburuk kondisi kerja dari para pekerja.
Tentunya setiap negara akan berusaha menetapkan berbagai kebijakan agar perekonomian negaranya tetap stabil. Sekian pembahasan mengenai kondisi perekonomian berbagai negara di dunia akibat Covid-19, khususnya negara India dan Indonesia.
Terimakasih, semoga bermanfaat.
Sumber referensi:
Chowdhury, A. (2020). Unequalising COVID-19. COVID-19 Recession , 33.
Rawal, V. (2020). COVID-19 and Government Policies: Impact on Life and Livelihoods in India. COVID infections in India and the Lockdown , 26.
