Kondisi Perekonomian Negara India dan Indonesia Akibat Covid-19

Kondisi Negara India di Masa Pandemi

Pemerintah pusat India mengumumkan penguncian nasional (lockdown) ketika negara baru saja sekitar 500 kasus infeksi COVID yang diketahui dan ini sebagian besar terkonsentrasi di perkotaan. Kebijakan lockdown diberlakukan di seluruh wilayah India, tidak hanya kota-kota besar tetapi juga di kota-kota kecil, termasuk desa. Hal ini juga ditekankan dengan adanya paksaan dari kepolisian untuk memaksa orang tetap tinggal di dalam rumah dengan mengabaikan kendala orang-orang miskin seperti kesulitan akses mata pencaharian, memenuhi kebutuhan hidup serta kondisi perumahan yang kurang layak. Namun seiring berjalannya waktu dengan pertimbangan beberapa aspek, pada akhir Mei pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan lockdown. Dan benar, penyebaran Covid-19 tidak hanya terlihat curam meningkat tetapi juga tersebar di seluruh wilayah India. Penyebaran virus ini makin menjadi di masyarakat ketika diketahui bahwa kurangnya fasilitas pengujian, pencegahan pengujian yang disengaja oleh pemerintah, penggantian tes RT-PCR dengan tes antigen yang memberikan hasil yang kurang akurat.

Masalah-masalah diatas terbukti dengan fakta bahwa kematian karena infeksi COVID-19 di India sampai saat ini sekitar 135.000. Selain itu, banyaknya kematian karena berbagai macam kesusahan seperti kelaparan, bunuh diri karena tekanan ekonomi, ketidakmampuan untuk mencapai fasilitas medis, kekerasan dan kejahatan, dan masalah lainnya.

screenshot-2020-12-28-14-42-51-13-5feaf15ad541df0c280cde72.png

Perekonomian India sendiri terkontraksi pada laju tertajam dan mencatat rekor sebesar 23,9% pada kuartal II-2020 yang berakhir Juni 2020 karena lockdown akibat pandemi corona memangkas pengeluaran konsumen dan bisnis. Kondisi ini menekan pemerintah dan bank sentral untuk menggelontorkan stimulus tambahan dan menurunkan suku bunga. Selain itu berdasarkan data PDB yang diliris, menunjukkan belanja konsumen, investasi swasta dan ekspor anjlok selama lockdown yang diberlakukan di akhir Maret 2020 untuk memerangi pandemi virus corona. Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan paket stimulus senilai US$ 266 miliar pada bulan Mei, termasuk jaminan kredit atas pinjaman bank dan makanan gratis untuk orang-orang miskin, tetapi permintaan konsumen dan manufaktur belum pulih. 

screenshot-2020-12-28-16-40-33-83-5feaf20b8ede4855973d4052.png

Belum lagi, kebijakan lockdown malah menimbulkan krisis mata pencaharian yang serius (krisis pengangguran) dan membuat para pekerja migran terpaksa mengungsi ke desa asalnya. Perkiraan 3-10 juta orang pekerja migran dan anggota keluarganya telah melarikan diri dari kota karena kerawanan pangan dan kehilangan pekerjaan. Namun, dengan pertumbuhan tahunan 3,4% pada kuartal April-Juni, sektor pertanian, yang menyumbang 15% dari output ekonomi, memberikan harapan bahwa ekonomi pedesaan akan mampu mendukung jutaan pekerja migran yang telah kembali ke desa mereka.

Untuk mendukung masalah ini, pemerintah India mengadakan Program Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan yang dimana memberikan jaminan 100 hari kerja untuk semua keluarga pedesaan yang terdaftar. Namun faktanya program ini belum terselenggarakan dengan maksimal, belum semua keluarga telah bergabung dalam program pemerintah ini. Terbukti dari 31 Maret sampai 19 November 2020, sekitar 18 juta rumah tangga pedesaan baru mengajukan permohonan untuk mengikuti program ini. Tentunya pemerintah India berharap agar seluruh masyarakat dapat mengikuti program ini.

Selain itu, akibat pandemi Covid-19, negara India mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan seperti padi, gandum dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini, Sistem Distribusi Publik di bawah National Food Security Act (NFSA) menjadi program utama pemerintah untuk ketahanan pangan. Pemerintah juga mengumumkan program baru, PMGKAY, melalui pencocokan tentang hak biji-bijian diberikan kepada penerima NFSA. Namun, sebenarnya distribusi biji-bijian bersubsidi jauh lebih rendah. Juga, sebagian besar rumah tangga rawan pangan tetap berada di luar program-program ini.

Dibidang akademik, pemerintah India sudah menutup institusi pendidikan sejak maret. Pendidikan dilakukan secara online (daring) namun sayangnya sebagian besar anak-anak di negara India, tidak tahu cara menggunakan internet, tidak tahu cara mengaplikasikan komputer. Hal ini disebabkan kurangnya melek terhadap teknologi dan membuat kualitas pendidikan masyarakat di Negara India menurun di masa pandemi.

Selain itu pada masa pandemi masih terjadi perlawanan masyarakat India terhadap pemerintah. Hal diduga karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti memanfaatkan pembatasan dan kemungkinan terbatas dari protes massa, pemerintah mengeluarkan tiga undang-undang utama yang berkaitan dengan pertanian dengan tujuan untuk membuka diri pertanian untuk penetrasi modal perusahaan yang lebih besar dan memperkenalkan perubahan besar dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk fleksibilitas yang lebih besar dan pembatasan fundamental hak seperti hari kerja 8 jam.

Kondisi perekonomian Indonesia akibat virus Covid-19

Tidak ada yang menyangka persoalan kesehatan itu merembet ke krisis sosial dan ekonomi. Negara di kawasan ASEAN di antaranya Singapura juga sudah resesi pada kuartal I dan II masing-masing mencapai kontraksi 0,3 persen dan 12,6 persen. Indonesia masih lebih “beruntung” karena pada kuartal I-2020 tumbuh 2,97 persen dan kuartal II negatif 5,32 persen.

20201229-161645-5feaf449d541df0ce43750b2.png

20201229-161647-5feaf47b8ede483d7867dba3.png

Meskipun kontribusi terhadap PDB didominasi Pulau Jawa namun dapat dilihat secara keseluruhan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah mengalami minus (negatif).

20201229-161650-5feaf48ad541df0f4d593fe3.png

Hal ini semakin diperkuat dengan data berikut yang dimana bahwa hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia terdampak mulai usaha mikro dan kecil, kinerja industri manufaktur, sektor keuangan, perdagangan, ekspor impor hingga jasa seperti pariwisata dan lainnya. Namun di lain sisi, masih ada beberapa sektor ekonomi yang bertahan bahkan mengalami peningkatan yang luar biasa di kondisi seperti ini yaitu sektor informasi dan komunikasi (Infokom) yaitu 10,88%. Hal ini tentunya dilatarbelakangi kebiasaan masyarakat yang lebih sering beraktivitas dirumah (work from home (WFH)) sehingga cenderung berhubungan dengan teknologi seperti gadget, tv dll. Contohnya seperti peningkatan biaya internet, peningkatan sewa jasa film berbayar seperti Netflix dan sejenisnya. 

Sejumlah negara yang dulu membuka pintu baik perdagangan maupun lalu lintas manusia, kemudian saling menutup diri. Pembatasan dilakukan mulai bersifat semi hingga total penguncian wilayah atau lockdown. Upaya itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 namun faktanya kebijakan lock down memberikan banyak dampak negatif seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, banyak terjadi PHK yang disertai biaya hidup yang boros, rendahnya edukasi (pendidikan) anak-anak akibat kebijakan daring, meningkatnya utang luar negeri, kejahatan masyarakat yang meningkat dan masih banyak lagi. Hal ini semakin tampak dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di masa Covid-19.

20201229-161651-5feaf4eed541df0ce43750b6.png

20201229-161653-5feaf4f38ede4858c737ac14.png

Respon Indonesia untuk masalah Covid-19 adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain menghapus sementara batas defisit anggaran 3% dari PDB untuk tahun 2020-2022, stimulus fiskal dengan perkiraan defisit anggaran 5,1% dari PDB pada 2020, utang pemerintah umum (GG) mencapai puncak 37% dari PDB pada 2022 yang sebelumnya 30% pada 2019 dengan tujuan menstabilkan perekonomian negara, serta penurunan tarif pajak perusahaan (menjadi 22% tahun ini dari 25% sebelumnya dan menjadi 20% pada 2022) yang akan berdampak jangka panjang pada pendapatan fiskal. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa Sektor Kesehatan Rp75 triliun, Perlindungan Sosial Rp110 tln, Insentif Pajak dan Kredit untuk Bisnis Rp70.1 tln, Stimulus UKM Rp123,46 triliun dan Stimulus BUMN & Korporasi Rp53,57 triliun serta bantuan untuk Kementerian & Pemda Rp106,05 triliun.

Namun ada beberapa kebijakan pemerintah yang memperburuk kondisi perekonomian negara seperti pemotongan pajak perusahaan dan Omnibus law. Kebijakan pemotongan pajak perusahaan malah menimbulkan profit yang lebih besar bagi investor asing. Sedangkan kebijakan Omnibus law berkontribusi meningkatkan ketimpangan antara golongan kaum buruh dan kaum capital, menekan permintaan domestik dan memperburuk kondisi kerja dari para pekerja.

Tentunya setiap negara akan berusaha menetapkan berbagai kebijakan agar perekonomian negaranya tetap stabil. Sekian pembahasan mengenai kondisi perekonomian berbagai negara di dunia akibat Covid-19, khususnya negara India dan Indonesia.

Terimakasih, semoga bermanfaat.

Sumber referensi:

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200527/19/1245249/begini-dampak-lockdown-terhadap-ekonomi-india-

https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1793745/corona-dan-ekonomi-dunia-yang-merana

Chowdhury, A. (2020). Unequalising COVID-19. COVID-19 Recession , 33.

Rawal, V. (2020). COVID-19 and Government Policies: Impact on Life and Livelihoods in India. COVID infections in India and the Lockdown , 26.