Politik Relawan dan Tantangan Kekuasaan

Dalam bahasa lain, menggunakan strategi kerelawanan ke dalam pertarungan politik yang sarat dengan negoisasi kepentingan ketimbang negoisasi nilai. Di sinilah,  ketika mewujud di dalam pertarungan politik, kerelawanan itu sendiri menjadi problematik. 

Ada tantangan kekuasaan yang tidak mudah dinafikan. Saya berusaha menginventarisir beberapa tantangan tersebut. 

Tantangan itu adalah, pertama, dinamika politik dalam bentuk apa pun, entah demokratis atau otoriter, nasional atau lokal, tidak pernah melepaskan diri dari kaidah siapa melakukan apa dan siapa mendapat apa? Saya merasa, kehadiran politik relawan sepertinya juga masih terjebak pada kaidah tua tersebut.

Kerelawanan yang seharusnya tanpa pamrih, tanpa kepentingan politik, mau tidak mau ikut terpengaruh. Ini bukan semata urusan berbagi kue, tetapi yang kiranya prinsipil adalah bagaimana mengawal kepentingan nilai pada kandidat politik yang sudah dimenangkan?

Sejauhmana kerelawanan itu tetap bisa bekerja di ranah masyarakat sipil untuk menjaga perjuangan nilai itu terwujud dalam skala kecil dan lambat ataukah mengambil posisi kekuasaan pada badan-badan negara yang lebih kuat secara sumberdaya, politik pun organisasional dan memungkinkan dorongan perubahan lebih cepat terwujud? 

Tantangan kedua, bagaimana mendefinisikan satu kepentingan nilai bersama, Common Value's, di dalam tubuh jejaring relawan tersebut sementara kelahirannya disyaratkan oleh inisiatif-inisiatif spontan dan "bebas". Kerelawanan dalam politik tidak muncul dari perdebatan ideologis yang rumit.

Ada beberapa kelompok yang mungkin menggunakan dalih dan interest ideologis, tapi saya kira, kebanyakan tidak. 

Karena itu, tantangannya, apakah ikatan atas nilai-nilai yang diyakini bersama adalah persoalan tersendiri yang harus direkatkan ataukah justru berkembang sendiri-sendiri? Tanpa memiliki rujukan nilai bersama yang menjadi "Ideal Type" mereka dalam berpolitik, aksi kerelawanan menjadi serakan-serakan yang bergerak seolah tanpa tujuan kolektif. 

Maka, pertanyaannya adalah sejauhmana mereka memiliki kemampuan memberi makna yang lebih substantif terhadap demokrasi dalam model gerak yang demikian?

Tantangan ketiga, sepertinya ada kebutuhan di masyarakat luas yang harus dipasok dari kehadiran politik relawan. Kebutuhan ini tidak lagi bisa diharapkan oleh infrastruktur politik yang dimiliki oleh partai-partai. 

Spesifiknya, kebutuhan itu adalah sejenis pendidikan politik yang mencerdaskan dan memberi opsi-opsi yang lebih rasional dari aksi politik relawan ketimbang digarap oleh aparatus partai politik.