Ahok Versus "Cara Politik VOC": Menyimak Peringatan Postkolonial

Gegara lidah Ahok, pikiran seperti ditonjok!

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Gubernur Ahok bilang "Cara-cara yang membuat PNS melawan dirinya adalah cara-cara VOC!" 

Sepertinya maksud Ahok adalah politik pecah belah kongsi dagang Belanda yang legendaris itu. Dimana kita tahu melalui sejarah, dengan politik pecah belah, VOC menciptakan kaki tangan dan pengkhianat dalam satu sistem kekuasaan lokal. 

Targetnya adalah untuk menghancurkan kekuasaan yang melawan dirinya. Selanjutnya, dalam kondisi terpecah belah, VOC mengambil kendali atas situasi, menjadi penguasa yang monopolistik. 

Menyebut cara-cara VOC itu juga sama dengan mengatakan 'cara-cara tuan-tuan penjajah' masih eksis dalam sistem kekuasaan Indonesia modern. Cara-cara atau kultur yang ternyata mampu terus bertahan, kenyal melawan perubahan zaman, melampuai sejarah VOC sendiri. 

Kultur politik kekuasaan yang gemar memecah belah, mencipta pengkhianat, 'perang saudara' dan chaos, lantas mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kondisi chaos. 

Pendek kata, yang fana adalah pejabat kolonial, kelakuannya abadi!

Ketika Ahok mengucap ada cara-cara VOC itu pada saat bersamaan,saya jadi terkenang pada peringatan dari para penganut paradigma postkolonial dalam kajian kebudayaan.

Peringatan Paradigma Postkolonial

Postkolonial bukan semata periodisasi atau kondisi sesudah dijajah. Lebih dalam, dalam pemahaman saya, paradigma postkolonial  berusaha menunjukan jika pada negara-negara bekas jajahan di era merdeka justru menjadi 'agen-agen' dari pewarisan citra diri, cara berfikir, cita rasa estetik, refrensi nilai, atau singkatnya kultur tuan kolonial. 

Pada sisi yang lain, penerusan warisan kolonial  dapat berupa meng-copas model kelembagaan politik, sistem hukum, sistem keamanan, ekonomi yang justru melanggengkan ketidakadilan, diskriminasi, peminggiran dan lain sebagainya.  

Jika tilikannya berangkat dari peringatan studi postkolonial, dalam kasus pernyataan Ahok di atas, bisa jadi konteksnya lebih luas dari sekedar membuat PNS melawan Gubernurnya dalam urusan penyusunan anggaran belanja. 

Dengan mengangkat sedikit horizon pandang kita dari atas, maka terlihat  perkara diskriminasi, peminggiran, dan ketidakadilan masih sering terjadi di negeri ini, dari Merauke sampai Sabang, Mingas sampai Pulau Rote. 

Diskriminasi karena keyakinan beragama, peminggiran komunitas karena pembangunan, dan ketidakadilan penegakan hukum terhadap orang-orang kecil seolah berulang dan bukan tidak mungkin menciptakan banalitas di benak anak bangsa. 

Tak jarang, masalah-masalah ini ikut disertai kekerasan di ranah sipil dan membuat kondisi hidup berbangsa seolah bergerak mundur ke zaman kolonial yang mana negara sering sekali menjadi aparatur teror dan kekerasan. 

Makna negara merdeka seolah reinkarnasi negara kolonial saja. 

Catatan Penutup 

Usaha melawan nilai-nilai atau cara pandang kolonial yang berangkat dari ilusi superioritas diri yang berbahaya adalah pekerjaan besar semua komponen bangsa. Perjuangan bersama yang membuat makna merdeka tidak sebatas deklaratif semata (karena sudah proklamasi) atau karena sudah memiliki pemerintahan sendiri. 

Salah satu sendi prinsipil untuk menghadang mentalitas tuan-tuan kolonial tadi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh generasi Indonesia. Konstitusi bernegara memang sudah menjadikan ini sebagai cita-cita hidup merdeka. 

Akan tetapi, pada kondisi negara yang masih tidak meyakinkan membawa kita pada kepribadian Pancasila, kita jelas membutuhkan perjuangan kultural yang jauh lebih luas dan bersama-sama. 

Perjuangan kultural yang bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau Rukun Tetangga dimana kita membiasakan diri untuk mengembangkan cara pandang bahwa rasa cinta tanah air itu hanya eksis dengan mencintai suku-suku bangsa yang hidup di atasnya tanpa terkecuali. 

Sungguh, menjadi  Merdeka 100% jelas membutuhkan lebih banyak Tan Malaka, Soekarno, Hatta, dan generasinya. 

Salam. 

Link Berita  .