Keenam, secara berangsur-angsur, mereka tengah melakukan satu proses depolitisasi tanpa harus melahirkan struktur politik otoritarian. Untuk tahap awal, baru pada pemilu kepala daerah langsung. Sudah terbayang jika nanti DPRD memiliki kewenangan yang lebih besar, maka ruang untuk melahirkan figur-figur alternatif non partai yang kualifikatif namun teramputasi karena bukan bagian dari partai politik. Situasi ini bisa saja mengakibatkan kehidupan politik menjadi monolitik.
Paling tidak enam implikasi ini yang bisa diidentifikasi. Perkara fundamentalnya, sekali lagi, adalah relasi antara demos, demokrasi, problem representasi dan fungsi partai politik dalam rumah besar negara-bangsa modern. Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung akan menciptakan ketidakseimbangan atau memelihara hubungan yang asimetris antara partai politik dan demos sebagai sumber legitimasi bagi representasi.
Disinilah, kurang lebih, kita melihat posisi demos yang terus mengalami pelemahan posisi tawarnya dihadapan partai politik dalam pengelolaan sumber daya kekuasaan.
