Kado Kemerdekaan untuk Pariwisata Danau Toba Bernama BPODT?

"Hati-hati, judul kau itu sensitif" kritik seorang teman ketika aku sodorkan tulisan ini untuk meminta tanggapannya. "ah, tidak mungkin Negara yang demokrasi ini sangat takut terhadap tulisan dan benci kepada kritikan" jawabku. "bisa saja mereka membungkam dan memenjarakan kau dengan bungkusan rapi bernama Pelanggaran UU ITE dan Ujaran Kebencian" balas kawan itu. Dan benar saja, aku sedikit ragu dan merubah judul tulisan ini dari sebelumnya "Janji "Manis" Jokowi untuk Danau Toba bernama BPODT?" menjadi " Kado Kemerdekaan untuk Pariwisata Danau Toba bernama BPODT?"

Memperingati hari kemerdekaan saat ini sepertinya akan sangat berbeda dengan yang sebelumnya, diakibatkan pandemic yang sedang dihadapi dunia dan bangsa ini. Tentunya, selain kemerdekaan dari pandemic, masyarakat di Sumatera Utara khususnya yang berada dikawasan Danau Toba juga mengharapkan kehadiran BPODT sejak 2016 bisa memberikan dampak yang "memerdekakan" Pariwisata Danau Toba. 

"Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dibentuk berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat untuk pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016." Seperti itulah latar belakang terbentuknya BPODT yang tertuang di Bab.1 Pendahuluan Rencana Strategis Bisnis Periode 2019-2023 BPODT.

Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan danau kedua terluas di dunia setelah Danau Victoria di Afrika, yang terletak diantara Kabupaten : Samosir,Toba Samosir, Tapanuli Utara,Humbang Hasundutan,Dairi,Karo dan Simalungun. 

Kawasan Danau Toba dengan pemandangan alam yang natural,memiliki topografi hijau dan ibarat lukisan gunung indah yang berlapis-lapis. Ditambah keberadaan Pulau Samosir ditengahnya menjadi salah satu budaya religi bagi masyarakat Sumatera Utara. 

Keunikan tarian dan budaya di delapan Kabupaten yang mengitari Danau Toba merupakan kekayaan sejak zaman dahulu kala yang sampai saat ini masih dijaga dan dikembangkan menjadi atraksi berbagai kesenian dengan latar budaya etnis masing-masing suku guna mendatangkan wisatawan dan memperkenalkan budaya etnis dikawasan Danau Toba.

Mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis BPODT Periode 2019-2023, bahwa lahan Otoritatif BPODT berlokasi di Kabupaten Toba dengan luas 386 Ha. Namun, badan yang dibentuk berdasarkan Perpres ini sepertinya belum maksimal. Susunan organisasi yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana ( BPODT ) ini pada awal pembentukannya hanya berisikan 4 orang Batak dari 14 Orang manajemen pengelola BPODT, terdiri dari 1 Orang Setingkat Direksi yaitu, Direktur Pemasaran ( Basar Simajuntak ),  dan 3 Orang Kepala Divisi, yaitu Andar D.L.  Gultom ( Kepala Divisi Investasi Pariwisata ), Endang K. Sinaga ( Kepala Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur ) dan Richard Silaen ( Kepala Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara ). Jika mengacu kepada Tata Kelola yang diatur pada RSB ( Rencana Strategis Bisnis BPODT ) Tata Kelola institusional diupayakan untuk terus mengoptimalkan nilai-nilai luhur yang di BPODT melalui prinsip-prinsipnya yang antara lain adalah kewajaran dan kesetaraan. 

Akan tetapi jika dibandingkan dengan formasi manajemen BPODT sungguh tidak memungkinkan untuk BPODT bekerja secara optimal ketika yang akan dibangun adalah kekayaan leluhur dan budaya zaman dulu mengingat orang batak di tubuh BPODT saat itu hanya berkisar tidak kurang dari 40% atau hanya 4 orang saja. 

Bukan bermaksud rasis dan tidak menerima perbedaan, akan tetapi bagaimana membangun sebuah daerah jika masyarakat local setempat tidak dilibatkan. Bahasa sederhananya adalah tidak mungkin tetangga lebih paham dengan isi rumah kita sendiri. Dan ini merupakan satu catatan penting untuk melibatkan lebih banyak lagi orang local.

Proyeksi kunjungan turis ke Danau Toba seperti yang ditetapkan di RSB-BPODT dapat dilihat dibagan berikut :

Jumlah Wisatawan

Pertumbuhan ( % )

2015

2021

2026

2041

2016-2021

2022-2026

2027-2041

Wis.
Mancanegara

58.709

81.070

116.850

264.650

5,5 %

7,6 %

5,6 %

Wis.
Domestik

1.743.500

2.041.950

2.498.160

3.083.420

2,7 %

4,1 %

1,4 %

Jumlah
Wisatawan

1.802.209

2.123.020

2.615.010

3.348.070

2,8 %

4,3 %

1,7 %

Sumber:Horwath HTL,BPS North Sumatera ( RSB-BPODT 2019-2023 )

Dari data rencana strategis bisnis tersebut, jelas harus didukung dengan sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang sangat bersar diperlukan untuk melakukan percepatan pemabangunan Danau Toba. 

Tidak tanggung-tanggung, dari laporan keuangan BPODT Tahun 2018 per 31 Desember 2018, dana sekitar Rp 43,7 M telah dikucurkan untuk BPODT.

URAIAN

Cat.

Tahun 2018

% thd Angg

TA.2017

Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1

-

7.478.772

JUMLAH PENDAPATAN

-

7.478.772

BELANJA

B.2

Belanja Pegawai

B.3

4.000.0000.0000

2.597.774.133

64,94

2.132.743.900

Belanja Barang

B.4

61.292.127.000

37.669.842.235

60,47

6.354.837.793

Belanja Modal

B.5

7.207.873.000

3.523.539.555

48,88

678.864125

Belanja Bantuan Sosial

B.6

-

-

-

-

JUMLAH BELANJA

73.500.000.000

43.791.156.363

59,58

9.166.445.818

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPODT Periode 2018 ( RSB-BPODT 2019-2023 )

Dari table diatas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp 43.791.156.363 atau sekitar 59,58 % dari anggaran belanja sebesar Rp 73.500.000.000. 

Dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut dan diperkirakan naik setiap tahunnya, sudah selayaknya perkembangan danau toba mengalami perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi fakta dilapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap Badan Otorita Danau Toba. 

Sejak ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, keberadaan BPODT dikawasan Danau Toba sepertinya kurang membuahkan hasil dan sangat jelas mendapat reaksi yang negative dari masyarakat. 

Dengan rancangan dan rencana pembangunan yang digelontarkan oleh BPODT ternyata tidak mampu juga untuk menarik simpatik masyarakat untuk memberikan dukungan, terbukti dari lahirnya konflik setelah kehadiran BPODT dilokasi lahan otoritatif BPODT yang berada dikawasan Sigapiton. Aksi penolakan dan munculnya sengketa tanah menjadi salah satu tolak ukur betapa masyarakat sangat menginginkan perubahan akan tetapi konfliklah yang tercipta.

Salah satu bentuk penolakan yang sangat fenomenal adalah ketika ibu-ibu melakukan aksi buka baju saat pelebaran jalan yang menurut keterangan warga adalah tanah milik mereka dan pelebaran jalan tersebut merupakan kepentingan pembangunan lahan milik BPODT. 

Mungkin BPODT atau pemerintah pusat memandang bahwa yang dibutuhkan masyarakat local dan masyarakat dikawasan Danau Toba adalah bangunan, fasilitas, maupun kemewahan atas nama pembangunan pariwisata akan tetapi kenyataan tidak seperti itu. Sudah berjalan sekitar 5 tahun sejak ditetapkan 2016 lalu, benar tidak, determinan tidak, Danau Toba ini sebagai kawasan superprioritas?. 

Masak dalam empat tahun progresnya jalan di tempat. Masak dalam empat tahun hak pengelolaan otorita Danau Toba itu tidak ada yang menarik?. Masak tidak ada orang yang mau berinvestasi di kawasan ratusan hectare yang dikelola BPODT? Ada apa? Bukankah ini sebuah kejanggalan?

Mengingat Rencana Strategis Bisnis BPODT adalah dasar dan arah pengembangan dalam rangka meningkatkan posisi organisasi ini agar mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan mampu mengantisipasi perkembangan dan persaingan dalam industry pariwisata dunia dimasa yang akan datang maka pengembangan rencana strategi jangka panjang ke dalam program dan kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan bottom up bukan pendekatan top downi agar masyarakat benar-benar merasakan dampak pembnagunan dan melibatkan mereka secara langsung serta bukan menjadi tamu dirumah sendiri atau hanya penonton pembangunan. 

Maka sudah sepatutnya pemerintah pusat mengkaji dan mengevaluasi kembali baik program, susunan struktur dan manajemen serta Tugas dan Fungsi Dewan Pengarah  BPODT saat ini.