73.500.000.000
43.791.156.363
59,58
9.166.445.818
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPODT Periode 2018 ( RSB-BPODT 2019-2023 )
Dari table diatas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp 43.791.156.363 atau sekitar 59,58 % dari anggaran belanja sebesar Rp 73.500.000.000.Â
Dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut dan diperkirakan naik setiap tahunnya, sudah selayaknya perkembangan danau toba mengalami perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi fakta dilapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap Badan Otorita Danau Toba.Â
Sejak ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, keberadaan BPODT dikawasan Danau Toba sepertinya kurang membuahkan hasil dan sangat jelas mendapat reaksi yang negative dari masyarakat.Â
Dengan rancangan dan rencana pembangunan yang digelontarkan oleh BPODT ternyata tidak mampu juga untuk menarik simpatik masyarakat untuk memberikan dukungan, terbukti dari lahirnya konflik setelah kehadiran BPODT dilokasi lahan otoritatif BPODT yang berada dikawasan Sigapiton. Aksi penolakan dan munculnya sengketa tanah menjadi salah satu tolak ukur betapa masyarakat sangat menginginkan perubahan akan tetapi konfliklah yang tercipta.
Salah satu bentuk penolakan yang sangat fenomenal adalah ketika ibu-ibu melakukan aksi buka baju saat pelebaran jalan yang menurut keterangan warga adalah tanah milik mereka dan pelebaran jalan tersebut merupakan kepentingan pembangunan lahan milik BPODT.Â
Mungkin BPODT atau pemerintah pusat memandang bahwa yang dibutuhkan masyarakat local dan masyarakat dikawasan Danau Toba adalah bangunan, fasilitas, maupun kemewahan atas nama pembangunan pariwisata akan tetapi kenyataan tidak seperti itu. Sudah berjalan sekitar 5 tahun sejak ditetapkan 2016 lalu, benar tidak, determinan tidak, Danau Toba ini sebagai kawasan superprioritas?.Â
