"Sebagian kalangan menilai bahwa manajer atau pemilik media melakukan intervensi terhadap sikap politik media, sebagian lagi khususnya kalangan jurnalis agak sulit untuk menemukan bentuk intervensi itu, karena intervensi terjadi secara halus, dan juga para editor secara sadar maupun tidak sadar cenderung merekrut reporter yang memiliki pilihan politik yang sama dengan mereka, atau mungkin mereka lebih cenderung mengangkat, mengedit, dan menempatkan berita dengan cara tertentu sehingga menonjolkan kebijakan yang searah dengan kepentingan mereka"Â (Simarmata, 2014: 31)
Lain halnya dengan tantangan komersialisme yang menuntut media jurnalistik untuk memutar otak bagaimana mendapatkan berita berkualitas yang dapat menguntungkan dari segi komersial. Sisi komersial atau finansial dianggap menjadi sumber daya yang paling penting dalam menjalankan bisnis media, baik cetak, elektronik maupun daring. Tanpa dukungan finansial yang memadai akan sulit bagi media jurnalistik tetap hidup dan berkembang. Maka tak heran, bila ada media jurnalistik yang cenderung mempublikasikan berita yang memihak dengan alasan mengutamakan kenyamanan pihak sponsor.
Maka dari itu, penting bagi media jurnalistik untuk bisa menyeimbangkan antara idealisme dan komersialisme dalam menjalankan bisnis medianya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Luwi Ishwara dalam buku "Jurnalisme Dasar" bahwa,
"Surat kabar harus mengoperasikan keduanya: mendapatkan uang (setidaknya tidak rugi) dan berbuat baik (seperti mengungkapkan ketidakadilan dan dengan demikian memperbaiki masyarakat)" (Ishwara, 2011: 35)
Dengan adanya fenomena tersebut, media jurnalistik profesional perlu menegaskan sikap ketidakberpihakkan-nya pada institusi manapun.
Dalam kata pengantar buku "Media dan Politik, Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia", Dr. Lukas S. Ispandriarno, MA. berpendapat bahwa,
"Melalui pemberitaan media, masyarakat dapat disadarkan, sehingga mampu mengevaluasi jalannya pemerintahan dan menuntut perubahan sesuai dengan cita- cita demokrasi" (Ispandriarno, 2014: VIII)
Pernyataan tersebut mejelaskan bahwa peran media jurnalistik yang independen dan berani berpandangan kritis terhadap pemerintah dan kebijakan yang dinilai kurang memuaskan, adalah bentuk upaya pengawasan oleh media jurnalistik terhadap jalannya pemerintahan.
Ya, kualitas produk jurnalistik secara tidak langsung turut berperan dalam menjaga demokrasi. Pers yang profesional dan bertanggung jawab akan menjadi pilar keempat demokrasi. Pers menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang lebih kritis dan berwawasan dengan menyediakan informasi yang mencerahkan.
Dalam buku "Jurnalisme Modern", Saidulkatnain Ishak memaparkan bahwa ada prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan setiap wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesi mulianya itu.Â
"Ada beberapa prinsip universal yang sesungguhnya menjadi rambu- rambu dalam kehidupan manusia, termasuk wartawan yang menyandang salah satu profesi yang mulia di jagat ini. Pertama, melaporkan kebenaran dan tidak berbohong. Kedua, memeriksa keakuratan informasi sebelum disiarkan. Ketiga, mengoreksi kesalahan yang diperbuat. Keempat, tidak boleh membeda- bedakan orang. Kelima, cara memperoleh informasi harus jujur. Keenam, tidak boleh menerima suap atau penerimaan lain yang dimaksudkan untuk memengaruhi hasil kerjanya. Ketujuh, tidak boleh membiarkan kepentingan pribadi mengganggu pekerjaannya" (Ishak, 2014: 178-179)
