Vaksin Covid-19 yang sudah datang dari luar negeri sedang didistribusikan ke berbagai daerah, khususnya yang berstatus darurat. Menurut rencana, vaksinasi bakal segera dimulai pertengahan Januari ini.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa, biaya program vaksinasi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, yang diambil dari dana penanganan Covid-19, di mana tentunya bersumber dari APBN.
Artinya, semua warga negara, baik yang mampu maupun yang kurang atau tidak mampu berhak mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, tanpa terkecuali. Presiden Jokowi memastikan, tak sepeser pun masyarakat diminta untuk membayar.
Di sela penantian pelaksanaan vaksinasi, muncul pernyataan menarik dari seorang pengacara kondang, bernama Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagram @hotmanparisofficial, Hotman mengusulkan agar pengadaan vaksin melibatkan pihak swasta, supaya pemerintah terbantu.
Melansir KOMPAS.com (05/01/2021), maksud pernyataan Hotman adalah, dengan pihak swasta dilibatkan, maka proses kedatangan vaksin dapat berlangsung cepat, serta kalangan mampu tidak diikutkan sebagai penerima vaksin gratis.
"Saran saya kepada pemerintah, cepat ikutkan perusahaan swasta untuk mengimpor vaksin agar berbagi tugas untuk mempercepat (vaksinasi). Ayo kita percepat, perusahaan swasta ikutkan, ratusan juta penduduk Indonesia terlalu berat kalau harus dikasih gratis semua," kata Hotman.
Usulan Hotman menarik juga, bukan? Karena patut dipahami, gara-gara pandemi Covid-19 selama hampir satu tahun ini, keuangan negara mengalami defisit atau menipis, demi membiayai beragam kebutuhan masyarakat.
Maukah pemerintah mempertimbangkan usulan Hotman? Selanjutnya, mau pulakah kalangan mampu membayar biaya vaksin dari kantong mereka sendiri? Entah. Semoga saja dipertimbangkan.
Menurut saya, soal pelibatan pihak swasta, pemerintah tinggal menyusun rambu-rambu yang diperlukan, manakala misalnya khawatir munculnya "permainan" di balik pengadaan vaksin.
Berikutnya, perihal anjuran kalangan mampu membayar vaksin. Seberapa mahalkah vaksin itu sehingga orang-orang kaya enggan diketuk hatinya untuk meringankan beban negara?
Saya rasa, Indonesia tidak kekurangan orang-orang kaya yang berhati mulia dan berbelas kasih. Andai mereka diwajibkan membayar vaksin bagi dirinya dan keluarganya, mereka pasti akan dengan ikhlas melakukannya.
Aspek keadilan dalam hal vaksinasi, mestinya tidak dipahami sebatas "sama rata". Semua kalangan diberi hak mendapat vaksin gratis. Mestinya tidak seperti itu.
Maksudnya begini. Haruskah orang kenyang atau belum lapar turut dihidangkan makanan sama takarannya dengan orang yang kelaparan berhari-hari? Maknanya, beda perlakuan bukan berarti tidak adil.
Kesempatan mendapatkan vaksin memang wajib merata bagi seluruh warga. Baik dari segi jumlah maupun kualitas. Inilah yang harus dipastikan pemerintah.
Akan tetapi, mencoba mengambil hati kalangan mampu untuk ikut memihak kaum lemah di saat krisis, sebaiknya dilakukan pemerintah. Bahkan sebenarnya tidak hanya diberi beban membayar vaksin mandiri, orang kaya juga sepatutnya diajak patungan.
Sembari menunggu tanggapan pemerintah dan kalangan mampu atas usul Hotman, rupanya sudah ada pemerintah daerah yang menawarkan inisiasi membayar vaksin bagi warganya, yakni Pemprov Nusa Tenggara Timur.
Gubernur NTT Viktor Laiskodat berencana menggunakan APBD dalam membiayai vaksin kepada seluruh masyarakat di sana. Hal ini diputuskan demi meringankan beban pemerintah pusat.
Dijelaskan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Marius Ardu Jelamu, rencana Gubernur Viktor bakal segera dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan.
"Ini ide besar dari Bapak Gubernur kita, yang tentunya akan kita koordinasi dulu dengan Kementerian Kesehatan. Tujuannya meringankan beban pemerintah pusat. Karena kita tahu defisit APBN kita banyak sekali," ungkap Marius, dilansir dari KOMPAS.com (06/01/2021).
Akankah Kementerian Kesehatan mempertimbangkan dan mengabulkan rencana Pemprov NTT tersebut? Seharusnya, iya. Sebab, Pemprov NTT yang menawarkan diri. Selain melihat tujuan baik di baliknya, segala hal pasti sudah dikalkulasi.
Andaikata Kemenkes mengizinkan Pemprov NTT, masih akan adakah Pemprov lain yang tergerak hati melakukan hal yang sama? Mudah-mudahan. Karena beban pandemi Covid-19 merupakan tanggungjawab bersama, maka "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" pantas dikedepankan.
***
