Siapa Bilang Anggota TNI Enggak Boleh Tertibkan Spanduk?

Kemarin, Kamis 19 November 2020, viral di media sosial tentang aksi sejumlah anggota TNI yang turun ke beberapa ruas jalan menertibkan (mencopot) spanduk dan umbul-umbul yang memampang gambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menyaksikan aksi anggota TNI tersebut, sebagian publik mengapresiasi dan sebagian lagi menentang. Publik yang memberi apresiasi beralasan bahwa memang pemasangan spanduk dan umbul-umbul HRS bertentangan dengan aturan.

Sementara yang menentang mengatakan, menurunkan atau mencopot spanduk dan umbul-umbul bukan tugas TNI, melainkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). TNI diminta fokus pada aspek pertahanan negara.

Menanggapi komentar publik, Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengaku bahwa pencopotan spanduk dan umbul-umbul oleh anggota TNI (anak buahnya) berdasarkan perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," kata Dudung di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/11).

Menambahkan, alasan lain dari publik penentang adalah mereka menilai dengan turunnya anggota TNI membersihkan spanduk dan sejenisnya itu akan berpotensi membuat gesekan di masyarakat.

Pertanyaannya, memangnya anggota TNI betul tidak boleh mengurusi hal-hal demikian? Gesekan di masyarakat yang dimaksud tersebut apa? Adakah TNI mengusik masyarakat?

Jawabannya, TNI berhak ikut membersihkan segala macam pajangan di tempat publik yang dinilai melanggar aturan, demi ketertiban umum, apalagi di dalamnya berisi kata atau kalimat provokatif. Lalu perihal potensi gesekan, sejauh ini TNI bertindak terarah dan bersikap profesional.

Maka dari itu, jangankan pajangan berukuran besar dan berbau provokatif, selebaran biasa saja, kalau jelas melanggar aturan, TNI memiliki hak untuk dilibatkan. Bukankah memprovokasi masyarakat (revolusi tidak jelas) mengganggu pertahanan negara juga?

Hal inilah yang mesti dipahami semua publik. TNI tidak harus baru bergerak ketika arena perang sudah tergelar di depan mata. Pelibatan anggota TNI membantu menjaga ketertiban umum sebenarnya sudah ditegaskan kembali oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin.

"Kita berharap semua baliho-baliho itu bisa diturunkan oleh mereka yang memasang, itu yang pertama. Semua yang memasang baliho itu untuk bisa diturunkan. Untuk juga apabila tidak diturunkan, ya kita akan turunkan. Tentu bersama dengan aparat keamanan lain, TNI-Polri," tutur Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11).