Para pejabat tersebut mengaku akan mundur dari jabatan apabila Rizal diangkat jadi Menteri Keuangan. Alasannya, mereka menganggap Rizal tidak mengerti persoalan dan gemar mengucapkan kata-kata berbau "kebun binatang". Lanjut, JK ikut membuka ke Karni mengapa di pemerintahan SBY, Rizal selalu gagal masuk kabinet. Rizal tidak dianggap.
Setelah menonton tayangan video diskusi antara JK dan Karni, saya mencoba mencari video lain, latar belakang sehingga "borok" Rizal sampai dibuka ke publik. Dan saya menemukan videonya, yang diunggah juga akun Youtube KIC.
Ternyata JK terpaksa meladeni pertanyaan Karni untuk menjawab pernyataan Rizal di video KIC sebelumnya, diskusi antara Karni dan Rizal (sila klik). JK membantah pengakuan Rizal, di mana disebut suka menghalang-halangi Rizal menempati posisi strategis.
"JK selalu block saya. Pokoknya JK enggak mau Rizal pegang ekonomi dan keuangan. Jokowi sebenarnya lebih mau mendengarkan saya," demikian kutipan kalimat Rizal.
Tidak perlu saya uraikan panjang lebar isi tayangan video, yang jelas Rizal menyampaikan bahwa salah satu alasan JK melakukan itu terhadap dirinya karena menyangkut bisnis besar di tanah air, yang sebagian dikuasai JK.
Menyanggah Rizal, JK menjelaskan, wewenang memilih menteri, menilai kinerja, dan merombak kabinet adalah tanggungjawab presiden sepenuhnya. Dirinya tidak pernah ikut mencampuri. Hal itu sejak masa pemerintahan SBY.
"Saya tak pernah halangi. Ya maunya (dia begitu), tapi yang menentukan kan presiden. Waktu itu semua calon menteri kan di-interview dulu oleh Pak SBY. Semua dipanggil. Dia tidak pernah dipanggil. Memang dia tidak pernah diperhitungkan oleh Pak SBY. Kalau diperhitungkan kan harusnya dia dipanggil," tegas JK.
Entah apa maksud Karni merancang diskusi yang akhirnya menimbulkan kehebohan ini. Heboh karena publik terperangah. Seburuk itukah kisah dan relasi para mantan penghuni istana? Karni mulai dari Rizal, lalu dilanjutkan ke JK. Tujuannya cuma Karni yang tahu.
Publik bertanya-tanya, apa iya para mantan pejabat di lingkaran istana harus mengungkit kenangan buruk di masa lampau? Bukankah hal itu "urusan dapur" yang mestinya ditutup rapat-rapat?
"Makanannya" telah habis, dan pastinya sudah terbuang jadi "kotoran", mengapa harus mempersoalkan lagi cara memasak dan bumbu yang dipakai? Tidakkah dipertimbangkan opini publik sesudahnya?
Namun demikian, agaknya terdapat pula pembelajaran di balik ini semua. Publik menjadi tahu bahwa kisah masa lalu dan relasi masa kini para mantan pejabat negara tidaklah seindah yang dibayangkan. Di sana tertoreh intrik dan berbagai kepentingan.
