Beberapa hari ini, di media ramai pemberitaan tentang adanya penemuan "aneh" dalam RAPBD 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya rencana pengeluaran yang disusun oleh Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Ramainya berita tersebut berawal dari unggahan salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bernama William Aditya Sarana, di akun Instagram pribadinya, bahwa dirinya menemukan pos anggaran 'janggal' yang termuat di website apbd.jakarta.go.id, di mana menurutnya perlu dikoreksi.
Anggaran 'janggal' itu misalnya rencana pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, penyediaan sejumlah ballpoint sebesar Rp 124 miliar, pengadaan komputer sebesar Rp 121 miliar, dan seterusnya.
Menanggapi kritikan, pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Timur pun memberi pengakuan, mulai dari salah ketik (input), terburu-buru karena waktu terbatas, dan akhirnya diluruskan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.
Syaefuloh mengatakan, bukan salah input atau semacamnya, tetapi anggaran yang terpampang di website hanya sementara, karena masih akan ada penyesuaian, ketika RKAS dari masing-masing sekolah sudah masuk seluruhnya.
Mendengar ramainya berita tentang anggaran yang disusun jajarannya, Gubernur Anies Baswedan ikut berkomentar. Beliau menyampaikan bahwa sudah ada instruksi darinya agar anggaran 'disisir' kembali.
Tidak hanya itu, Anies juga 'menghajar balik' William, yang disebutnya sebagai orang baru yang sedang cari panggung. Beliau juga mempersoalkan sistem penganggaran yang dinilainya "tidak smart", dan merupakan warisan buruk para pendahulunya.
Anies menyebut diksi "cari panggung", "tidak smart" dan "warisan buruk". Benarkah demikian? Tentu cuma beliau yang tahu jawabannya, mengapa ada penggunaan ketiga diksi itu.
Mengenai sudah ada instruksi kepada jajarannya, saya sudah meluangkan waktu untuk menonton tayangan videonya lewat Youtube. Instruksi itu diberi pada Rabu, 23 Oktober 2019.Â
Lewat instruksinya, Anies memberi deadline penyisiran anggaran tepat pada Jumat, 25 Oktober 2019. Artinya wajib selesai dalam dua hari, sehingga Senin, 28 Oktober 2019 dapat dibahas bersama anggota DPRD DKI Jakarta.
Saya tidak bermaksud menyalahkan Anies, hanya saya agak kecewa dengan diksi "cari panggung". Mengapa William dituduh sedang bersensasi, padahal tugasnya untuk mengawal anggaran pemerintah daerah sudah dilakukan dengan tepat dan benar.
