Setiap orang boleh menanggapi macam-macam terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk pendapat negatif bahwa hal itu hanya untuk menghambur-hamburkan uang yang sebanyak Rp 466 triliun.
Namun menurut saya, salah satu misi pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim yakni untuk mempercepat proses "kemerdekaan" wilayah Papua dan sekitarnya.
Presiden Jokowi sengaja mendekatkan kantornya ke wilayah Timur Indonesia supaya warga yang ada di sana segera "merdeka". Tentu sebagian ada yang mengira istilah "merdeka" di sini adalah terpisahnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjadi sebuah negara.
Akan tetapi sebagian lain lagi mengira sama seperti apa yang saya maksud, yaitu bukan merdeka untuk jadi sebuah negara, makanya pada istilah merdeka saya bubuhkan tanda kutip.
Kemerdekaan Papua tidak dalam arti memisahkan diri dari NKRI, melainkan lebih kepada kebebasan untuk mengembangkan potensi wilayah, membangun sumber daya manusia, dan meningkatkan harkat derajat warga.
Saya tidak sependapat dengan sebagian orang yang 'mengompori' warga dan tokoh Papua agar memisahkan diri dari ikatan kebersamaan sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Saya tidak yakin dengan begitu Papua akan "merdeka" sungguh-sungguh.
Misalnya oleh salah seorang tokoh pergerakan asal Papua yang kini sudah menjadi warga negara Inggris, Benny Wenda. Saya tidak menangkap sedikit pun niat baiknya terhadap tanah kelahirannya.
Seandainya Benny Wenda ingin membebaskan saudara-saudarinya di Papua dari 'penjajahan' yang dia maksud, mestinya tidak melarikan diri ke negara lain, kemudian menetap di sana dalam waktu lama.
Persoalan hukum yang sempat membelit Benny tidak jadi alasan baginya meninggalkan tanah air. Dia harus 'gentleman' menghadapinya, sama seperti yang dicontohkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Benny wajib menjalani proses hukum jika memang terbukti bermasalah.
Sekali lagi, mereka yang terus-menerus meneriakkan kemerdekaan Papua lewat referendum tidak punya niat baik. Pisah dari NKRI bukanlah solusi. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menyayangi Papua.
