Betul bahwa bakal menurunkan angka pengangguran, namun kelihatannya belumlah optimal untuk mendongkrak produktivitas perekonomian nasional, khususnya dalam rangka menekan jumlah kemiskinan. Kita tahu, persoalan kemiskinan di Indonesia bukan hanya faktor ketenagakerjaan, melainkan pula kewirausahaan.Â
Kartu Pra Kerja akan menjadi sia-sia jika cuma difokuskan pada pelatihan bagaimana orang mendapatkan pekerjaan. Lapangan kerja terbatas, sedangkan jumlah angkatan kerja semakin bertambah.Â
Oleh sebab itu perlu juga dipikirkan langkah konkret bagaimana supaya masyarakat Indonesia itu tidak sebatas menjadi pekerja, tetapi mau berwirausaha.
Uang sebanyak Rp10,3 triliun wajib mengakomodasi kegiatan pelatihan entrepreneurship. Artinya mekanisme implementasi Kartu Pra Kerja mestinya separuh dibuat untuk pelatihan kerja, dan separuh lainnya untuk kewirausahaan.Â
Nah, menurut saya, mengingat ada wacana bahwa sebagian dari program ekonomi mantan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga (salah satu wujud syarat rekonsiliasi), sangat baik bila Jokowi-Ma'ruf Amin "mengawinkan" Kartu Pra Kerja dengan Program OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship).
Saya yakin, bukan cuma demi kepentingan rekonsiliasi (politik), pengakomodasian OK OCE pasti akan menutupi kelemahan konsep implementasi Kartu Pra Kerja.
Dengan demikian, ke depan Indonesia diharapkan bebas dari masalah pengangguran dan kemiskinan, di mana masyarakatnya tidak melulu jadi pekerja, namun mau berwirausaha.
Semoga.Â
***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H