Lalu bagaimana aktualisasi dari perhatian pemerintah dan sokongan anggaran memadai, apakah terwujud nyata dan tepat sasaran?
Tentu ada pihak yang menyebut sudah, sedangkan sebagian lagi lainnya pasti mengatakan belum atau bahkan tidak sama sekali. Biarkan pendapat-pendapat seperti itu berkembang dan dirasakan sendiri oleh mereka yang merasa punya kepentingan. Penilaian subjektif dan objektif memang kadang sulit dibedakan. Namun yang jelas, ikhtiar baiklah yang mesti dikedepankan.
Sebelum masuk ke persoalan yang lebih luas, sejauh mana kontribusi pendidikan dalam memberangus masalah buta huruf di Indonesia? Mengapa hal yang dianggap sepele ini penting dipersoalkan?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 serta Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), penduduk Indonesia yang sudah melek huruf mencapai 97,93%, sedangkan yang masih belum sekitar 2,07%. Artinya dengan rentang usia yang ditetapkan yakni berkisar 15-59 tahun, ada sebanyak 3.387.035 jiwa lagi penduduk Indonesia yang berada pada kondisi buta huruf.
Walaupun persentase angka buta huruf tergolong kecil, namun kiranya perlu diberantas terus-menerus. Belum lagi bahwa pertambahan jumlah penduduk bisa saja menyalip pertumbuhan upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan, yang jika tidak diantisipasi maksimal akan menambah persentase angka buta huruf ke depan.
Patut diingat bahwa persoalan pendidikan bukan hanya masalah peningkatan angka melek huruf masyarakat, namun bagaimana pula kemampuan mereka dalam memaknai huruf, kata dan kalimat secara tepat. Kegiatan literasi adalah salah satu langkah sederhana. Masyarakat difasilitasi agar tidak sebatas bisa membaca, tetapi juga mampu memaknai bacaan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Di samping persoalan buta huruf yang masih tersisa, apa lagi persoalan lain yang menjadi perhatian seluruh pihak terkait pendidikan?
Jika diurai panjang lebar tentu sangat banyak. Persoalan-persoalan yang harus dijawab dan butuh waktu lama. Beberapa uraian saya berikut barangkali mewakili di antaranya saja, yakni:
Pertama, Rendahnya Mutu Pendidikan. Di atas sudah dijabarkan bahwa pendidikan sebaiknya tidak boleh dianggap selesai hanya dengan menekan angka buta huruf. Jika seluruh masyarakat sudah bisa membaca maka urusan pendidikan final. Tidak sesederhana itu.Â
Undang-undang mengamanatkan bahwa pendidikan adalah persoalan luas dan utuh, menyasar seluruh aspek hidup manusia. Membaca dan kemudian berpengetahuan bukanlah indikator tunggal pendidikan. Atau berlatih dan selanjutnya terampil sesungguhnya tidak cukup menjadi ukuran bagi seseorang untuk dianggap terdidik.
Keprihatinan berikutnya berkaitan dengan mutu pendidikan yakni masalah pengangguran, kemiskinan, penyimpangan relasi sosial, dan lain-lain.
