Jokowi Tantang Pengusaha Kembalikan Lahan, Gertakan atau "Warning"?

Jika ada yang menyebut Jokowi hanya membanggakan kinerjanya dan belum menawarkan program baru pada kontestasi Pilpres 2019, sekarang sudah terjawab. Semalam (Minggu, 24/02/2019) di acara Konvensi Rakyat yang berlokasi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, pada penggalan pidato kebangsaannya, Jokowi menyampaikan setidaknya ada tiga program baru yang akan diperjuangkannya bersama Ma'ruf Amin apabila mereka berdua terpilih memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Di hadapan para hadirin dan sekaligus kepada pemirsa layar kaca, Jokowi menjanjikan tiga kartu sakti baru sebagai pelengkap tiga kartu sakti sebelumnya (Kartu Indonesi Pintar/ KIP, Kartu Indonesia Sehat/ KIS, Kartu Keluarga Sejahtera/ KKS), antara lain Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja.

Terkait seperti apa rincian pogram baru Jokowi ini, sila cari sendiri di internet atau media massa. Karena baru diungkap ke publik, informasinya tentu masih sedikit. Pematangan program pasti akan terus dilakukan sebelum tiba waktu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tepat dihelat pada 17 April 2019.

Di samping program baru, ada hal menarik lain yang disampaikan Jokowi pada malam itu. Jokowi ternyata menyinggung persoalan konsesi lahan yang juga belum lama ini beliau ungkap, yaitu saat debat capres ke-2 di Hotel Sultan (17/02/2019). Persoalan tersebut hingga kini masih menyisakan bekas seteru di masing-masing kubu pendukung pasangan capres-cawapres.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat kita yang membutuhkan," ucap capres 01, Joko Widodo dalam acara Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/02/2019).

Sebelum menyampaikan hal di atas, Jokowi mengungkap keberhasilan pemerintah khususnya konsesi lahan dan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat. Jokowi mengatakan, sejak 2017 hingga sekarang pemerintah telah membagikan lebih dari 12 juta sertifikat. Tahun ini ditargetkan sebanyak 9 juta sertifikat. Artinya sepanjang periode pemerintahannya, Jokowi menargetkan 21 juta sertifikat wajib rampung dibagikan.

Tidak perlu berpikir keras untuk mencari siapa sesungguhnya pengusaha besar yang dimaksud Jokowi. Itu sangat jelas terarah kepada Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya pernah mengutarakan bahwa lahan milik negara yang dikuasainya akan siap dilepas jika negara atau pemerintah membutuhkan. Kapan pun itu.

Mudah-mudahan Jokowi tidak ikut menyinggung para pengusaha lain. Kalau iya, maka itu cukup fatal dan mengancam soliditas kerja tim pemenangannya sendiri. Sebagian masyarakat tahu bahwa pengusaha besar penguasaha lahan luas di Indonesia ini bukan hanya Prabowo. Bahkan ada beberapa di antaranya menguasai lahan yang lebih luas dibanding yang dikuasai Prabowo. Dan para penguasa lahan tersebut kini tersebar di antara dua kubu capres-cawapres, apakah sebatas pendukung biasa atau malah masuk dalam tim pemenangan.

Pertanyaannya, jikalau memang serius, mengapa Jokowi tidak langsung memerintahkan jajarannya untuk mengambil alih lahan Prabowo? Mengapa harus menunggu Prabowo menyerahkannya kepada negara?

Kalau saya berada di posisi Prabowo, saya tidak mungkin menyerahkan lahan-lahan tersebut. Alasannya banyak, misalnya pertimbangan pendapatan, nasib tenaga kerja, masa kontrak konsesi, dan sebagainya.

Sekali lagi, kalau Jokowi serius, beliau bisa langsung eksekusi, bukan menunggu. Jokowi bisa saja melakukannya dengan mencari celah aman, misalnya mengecek masa kontrak konsesi serta memantau kondisi dan produktivitas lahan, atau pun menelusuri berbagai penyimpangan lainnya.

Saya menganggap tantangan yang dilayangkan Jokowi masih sebatas gertakan. Jokowi mengungkap konsesi lahan demi membakar semangat dan soliditas para pendukungnya, khususnya yang hadir di lokasi. Jokowi ingin menunjukkan bahwa beliau siap menantang siapa pun, tidak terkecuali pesaingnya, Prabowo.

Saya pun melihat Jokowi tidak akan memaksa Prabowo menyerahkan lahan yang dikuasainya, setidaknya sepanjang pemilu hingga pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. Jokowi tidak akan menghabiskan waktu dan energinya pada hal-hal yang tidak berefek langsung terhadap elektabilitasnya.

Namun bukankah tantangan Jokowi kepada Prabowo dan para penguasa lahan lainnya mungkin saja sekaligus "warning" atau peringatan serius? Ya, hingga pelantikan presiden atau minimal pengumuman pemenang pilpres, peringatan ini tidak akan langsung ditindaklanjuti karena efeknya buruk. Namun saya prediksi, apabila Jokowi dan Ma'ruf Amin menang, peringatan pasti akan direalisasikan.

Ada pernyataan tambahan Jokowi di SICC kemarin sehubungan dengan target pemerintah dalam membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Tidak hanya target di tahun ini yang disebutkan, tetapi target di tahun 2020 pun ikut diungkap, yakni sebanyak 11 juta. Target "prematur" Jokowi tersebut sangat ada hubungannya dengan permintaannya atas pengembalian konsesi lahan.

Meski belum ada gambaran pasangan mana yang akan memenangkan pertarungan Pilpres 2019, tetapi Jokowi kelihatan sudah percaya diri bakal menjadi pemenang, terbukti target di 2020 turut diungkap. Saya tentu berharap demikian. Dan jika menang kembali, sekali lagi, saya sangat yakin peringatan akan berbuah eksekusi konsesi lahan.

Berdasarkan pengalaman, Jokowi tidak pernah main-main dengan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

***