Jika dilihat secara spesifik, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Presiden SBY berbeda dengan program kartu prakerja dan makan bergizi gratis. BLT diluncurkan pertama kali pada 2005 saat krisis harga minyak dunia. Bansos ini dirancang untuk membantu rumah tangga miskin mengatasi kenaikan biaya hidup. Artinya, ide awal dari bansos ini adalah penstabilan ekonomi dalam negeri akibat krisis ekonomi dunia dan bukan merupakan program yang telah direncanakan seperti kartu prakerja atau makan bergizi gratis. Hingga saat ini BLT terus dimanfaatkan dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 dan menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tujuan dan Sasaran Bansos
Semua bansos yang diberikan pemerintah pada dasarnya telah berkembang sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan bantuan sosial mencakup berbagai bentuk, seperti subsidi, program transfer tunai, hingga bantuan berbasis kebutuhan spesifik. Bantuan-bantuan seperti bantuan pangan dalam bentuk raskin (Beras Miskin) dan sembako gratis, kemudian bantuan pendidikan seperti kartu Indonesia pintar dan beasiswa bidikmisi, bantuan kesehatan seperti BPJS dan Jamsostek, atau bantuan tunai lainnya yang biasanya turun melalui desa. Semua bantuan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan sebagai salah satu kehadiran negara dalam pemberian pendidikan serta perlindungan untuk warganya.
Kebijakan bansos ini juga menjadi lebih terarah setelah masuknya Sustainable Development Goals (SDGs) dalam agenda pembangunan nasional, yang mana pengentasan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama. Pemerintah telah menekankan bahwa bansos harus mencakup aspek inklusivitas, keberlanjutan, dan pemerataan. Semua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik ketika pemerintah mampu menghadapi tantangan-tantangan dengan baik. Dalam hal ini, pendistribusian dengan baik yang mana dalam kasus bansos di tahun sebelumnya masih terdapat masalah dalam data penerima manfaat, ketidakakuratan data menyebabkan bantuan menjadi tidak merata. Hal ini sudah mulai dicegah dengan adanya Pendataan Regsosek di tahun 2022, namun ketika berganti tahun dan periode diharapkan data tersebut bisa diperbaharui. Kemudian, isu penyelewengan anggaran yang akan mengurangi efektivitas program. Bayangkan, jika makan bergizi gratis jika terjadi penyelewengan anggaran, anak-anak yang harusnya bisa dapat menikmati kebutuhan gizi yang seimbang dan sempurna malah jadi makanan yang kurang seimbang, sehingga efektivitas program juga menjadi buruk.
Saran dalam Penerapan Bansos
Adapun beberapa catatan yang perlu diingat sebelum penerapan dan pelaksanaan program bansos. Pertama perlunya melakukan peningkatan sistem data terpadu agar tidak terjadi salah sasaran dalam penerimaan bansos. Kedua, pengawasan dan transparansi yang perlu ditingkatkan tidak hanya dari sisi internal pemerintah, namun juga pada masyarakat sipil yang menjadi penerima serta badan/ jasa yang digunakan dalam pendistribusian bansos, agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Terakhir, diversifikasi program dan inovasi digital. Bansos perlu diarahkan pada program yang mendukung pemberdayaan ekonomi jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal dan pemberian modal usaha. Dengan ini harapannya, di masa depan masyarakat tidak bergantung pada bansos, namun bisa mandiri dan mengalami peningkatan secara ekonomi setelah menerima bansos. Kemudian, perluasan digitalisasi dalam distribusi bantuan akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program bansos.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan program tersebut membutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan yang ada, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan keberlanjutan dampaknya terhadap masyarakat. Mari bersama mendukung program pemerintah terutama program bansos yang melibatkan banyak  masyarakat dengan penerapan dan penggunaan secara tepat dan benar.
Catatan:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang diambil dari berbagai sumber website pemerintah dan berita.Â
Tulisan tidak mewakili instansi atau badan yang terkait dengan penulis.
Sumber:Â
