Bansos Pemerintah: BLT, Kartu Prakerja, hingga MBG

Peluncuran Makan Bergizi Gratis

Baru-baru ini, Program Makan Bergizi Gratis sudah mulai diluncurkan di 190 lokasi yang tersebar pada 26 Provinsi sejak 6 Januari 2025. Hal ini memicu respon positif dari masyarakat terkait program yang menjadi salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk kalangan anak-anak sekolah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi emas 2045. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses ke makanan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)  "Tanpa Kelaparan" (SDGs 2) dan "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan" (SDGs 3) .

Dalam konteks ini, pemerintah berupaya mengurangi masalah kesehatan terkait gizi dan kebutuhan harian lainnya yang sering dialami oleh anak-anak di Indonesia. Selain itu, program ini juga melibatkan pendidikan tentang pola makan sehat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, diharapkan akan tercipta pola hidup sehat di kalangan masyarakat yang mengutamakan menu makan sehat dan bergizi seperti contoh yang diberikan serta mengurangi beban kesehatan jangka panjang akibat malnutrisi. Jika dilihat secara umum, sebenarnya program ini sama dengan bentuk bantuan sosial (bansos) lainnya yang diberikan pemerintah, namun tiap bansos memiliki pemenuhan tujuan dan sasaran yang berbeda.

Program Kartu Prakerja

Seperti contoh, kartu prakerja yang pernah diberikan pada tahun 2020 merupakan program unggulan dari Presiden Jokowi pada pemilu 2019. Tujuan bantuan kartu prakerja ini adalah menurunkan angka pengangguran sekaligus menaikkan jumlah masyarakat yang mau berwirausaha dengan diberikannya pelatihan serta modal. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha, maka jumlah UMKM yang juga sebagai penyongsong perekonomian negara akan meningkat dan perekonomian masyarakat berjalan dengan lebih optimal.

Diambil dari website resmi prakerja.go.id, Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut data dari website resmi prakerja, sejumlah 18.987.641 jiwa total penerima aktif program prakerja dari total 19.867.589 SK Penetapan Program.

Kemudian dari total 20 program pelatihan, pelatihan penjualan dan pemasaran menjadi kategori pelatihan yang paling diminati dengan total hampir enam juta peserta. Ini menandakan masyarakat yang mendapat program kartu prakerja dominan memiliki keinginan sebagai wirausahawan. Dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penerima program kartu prakerja terbanyak dengan total mencapai lebih dari tiga juta peserta. Jika dibandingkan dengan Data Sakernas dari Badan Pusat Statistik, pada data terakhir di Agustus tahun 2024, nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat merupakan nilai tertinggi dengan nilai sebesar 6,75 persen. Artinya Jawa Barat saat ini masih tergolong ke dalam provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia.

Gambar 2. Jumlah penerima Program Kartu Prakerja per Provinsi sampai tahun 2024 (Sumber: prakerja.go.id)

Program Bantuan Langsung Tunai

Dalam tiga periode presiden Indonesia terakhir, masing-masing memiliki inisiasi program bansos sendiri. Seperti Bantuan Langsung Tunai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Program Kartu Prakerja dari Presiden Joko Widodo, dan Makan Siang Bergizi oleh Prabowo Subianto. Hal ini merupakan sesuatu yang normal, mengingat perbedaan tujuan serta sasaran dari bansos yang diberikan oleh pemerintah pada periode tersebut.

Jika dilihat secara spesifik, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Presiden SBY berbeda dengan program kartu prakerja dan makan bergizi gratis. BLT diluncurkan pertama kali pada 2005 saat krisis harga minyak dunia. Bansos ini dirancang untuk membantu rumah tangga miskin mengatasi kenaikan biaya hidup. Artinya, ide awal dari bansos ini adalah penstabilan ekonomi dalam negeri akibat krisis ekonomi dunia dan bukan merupakan program yang telah direncanakan seperti kartu prakerja atau makan bergizi gratis. Hingga saat ini BLT terus dimanfaatkan dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 dan menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Bansos

Semua bansos yang diberikan pemerintah pada dasarnya telah berkembang sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan bantuan sosial mencakup berbagai bentuk, seperti subsidi, program transfer tunai, hingga bantuan berbasis kebutuhan spesifik. Bantuan-bantuan seperti bantuan pangan dalam bentuk raskin (Beras Miskin) dan sembako gratis, kemudian bantuan pendidikan seperti kartu Indonesia pintar dan beasiswa bidikmisi, bantuan kesehatan seperti BPJS dan Jamsostek, atau bantuan tunai lainnya yang biasanya turun melalui desa. Semua bantuan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan sebagai salah satu kehadiran negara dalam pemberian pendidikan serta perlindungan untuk warganya.

Kebijakan bansos ini juga menjadi lebih terarah setelah masuknya Sustainable Development Goals (SDGs) dalam agenda pembangunan nasional, yang mana pengentasan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama. Pemerintah telah menekankan bahwa bansos harus mencakup aspek inklusivitas, keberlanjutan, dan pemerataan. Semua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik ketika pemerintah mampu menghadapi tantangan-tantangan dengan baik. Dalam hal ini, pendistribusian dengan baik yang mana dalam kasus bansos di tahun sebelumnya masih terdapat masalah dalam data penerima manfaat, ketidakakuratan data menyebabkan bantuan menjadi tidak merata. Hal ini sudah mulai dicegah dengan adanya Pendataan Regsosek di tahun 2022, namun ketika berganti tahun dan periode diharapkan data tersebut bisa diperbaharui. Kemudian, isu penyelewengan anggaran yang akan mengurangi efektivitas program. Bayangkan, jika makan bergizi gratis jika terjadi penyelewengan anggaran, anak-anak yang harusnya bisa dapat menikmati kebutuhan gizi yang seimbang dan sempurna malah jadi makanan yang kurang seimbang, sehingga efektivitas program juga menjadi buruk.

Saran dalam Penerapan Bansos

Adapun beberapa catatan yang perlu diingat sebelum penerapan dan pelaksanaan program bansos. Pertama perlunya melakukan peningkatan sistem data terpadu agar tidak terjadi salah sasaran dalam penerimaan bansos. Kedua, pengawasan dan transparansi yang perlu ditingkatkan tidak hanya dari sisi internal pemerintah, namun juga pada masyarakat sipil yang menjadi penerima serta badan/ jasa yang digunakan dalam pendistribusian bansos, agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Terakhir, diversifikasi program dan inovasi digital. Bansos perlu diarahkan pada program yang mendukung pemberdayaan ekonomi jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal dan pemberian modal usaha. Dengan ini harapannya, di masa depan masyarakat tidak bergantung pada bansos, namun bisa mandiri dan mengalami peningkatan secara ekonomi setelah menerima bansos. Kemudian, perluasan digitalisasi dalam distribusi bantuan akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program bansos.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan program tersebut membutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan yang ada, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan keberlanjutan dampaknya terhadap masyarakat. Mari bersama mendukung program pemerintah terutama program bansos yang melibatkan banyak  masyarakat dengan penerapan dan penggunaan secara tepat dan benar.

Catatan:

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang diambil dari berbagai sumber website pemerintah dan berita. 

Tulisan tidak mewakili instansi atau badan yang terkait dengan penulis.

Sumber: 

bps.go.id

indonesia.go.id

statistik.prakerja.go.id

kemenkopmk.go.id

tempo.co