Integrasi Blockchain: Modernisasi Sistem Pengelolaan Tanah Nasional - Badan Bank Tanah

"Penerapan Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Tanah oleh Badan Bank Tanah. Blockchain, dengan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan, menawarkan solusi inovatif bagi pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah Indonesia. Teknologi ini dapat mengatasi manipulasi data, konflik agraria, serta meningkatkan efisiensi dan keadilan akses lahan. Penerapannya mendukung reformasi agraria yang pro-rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Blockchain membuka peluang bagi terciptanya sistem pertanahan yang modern, adil, dan terpercaya, sekaligus mendorong transformasi pengelolaan lahan yang lebih efisien dan transparan."~&wiezkf'

Badan Bank Tanah: Instrumen Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Bank Tanah, sebagai lembaga baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan terobosan penting dalam pengelolaan agraria di Indonesia. Konsep ini didesain sebagai instrumen strategis untuk mengatasi berbagai tantangan agraria, termasuk ketimpangan penguasaan lahan, konflik pertanahan, serta keterbatasan akses lahan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha kecil. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Badan Bank Tanah mampu benar-benar mewujudkan kesejahteraan rakyat, atau sekadar menjadi alat administratif tanpa dampak signifikan?

Dalam konteks kesejahteraan rakyat, Badan Bank Tanah menawarkan potensi kebaruan yang menjanjikan jika dioperasikan secara transparan, akuntabel, dan pro-rakyat. Salah satu inovasi yang dapat diusulkan adalah penerapan teknologi digital berbasis blockchain untuk transparansi data pertanahan. Adanya penggunaan sistem ini, distribusi, alokasi, dan legalisasi tanah dapat tercatat secara aman dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga mengurangi potensi konflik agraria yang selama ini menjadi permasalahan utama di Indonesia.

Baca juga: Blockchain Non-Kripto: Akselerasi Pencapaian Indonesia Emas 2045

Lebih jauh, Badan Bank Tanah dapat memainkan peran strategis dalam mendukung Reforma Agraria melalui redistribusi tanah yang terintegrasi dengan program-program kesejahteraan seperti subsidi pertanian, pelatihan kewirausahaan, dan pembiayaan mikro. Penelitian Deininger dan Byerlee (2011) menunjukkan bahwa redistribusi lahan secara inklusif mampu meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan. Keberhasilan ini memerlukan pengawasan ketat melalui partisipasi publik dan teknologi digital berbasis blockchain untuk memastikan akuntabilitas. Berdasarkan pendekatan ini, redistribusi tanah dapat menjadi alat efektif untuk pemerataan kesejahteraan.

Namun demikian, keberhasilan Badan Bank Tanah sangat bergantung pada keberpihakan politik, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang efektif. Kritik dari para akademisi mencatat bahwa lemahnya pengawasan sering menjadi akar masalah kebijakan agraria di Indonesia Lucas & Warren (2013). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam pengawasan serta evaluasi kebijakan Bank Tanah menjadi sangat penting.

Foto Kawasan HPL Poso-8 (Sumber: banktanah.id)

Penerapan Teknologi Blockchain

Teknologi blockchain telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk pertanian dan pengelolaan tanah. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi dalam bentuk buku besar digital yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah (Addinansyah, 2024). Dalam konteks pengelolaan tanah, blockchain menawarkan solusi yang dapat mengatasi berbagai masalah yang sering dihadapi, seperti manipulasi data, sertifikat tanah ganda, dan kurangnya transparansi (Tarisa, 2024).

Sistem Kerja Teknologi Blockchain

Baca juga: Quantum Computing: Pilar Baru Transformasi Teknologi Indonesia

Blockchain menggunakan jaringan terdesentralisasi dengan mekanisme konsensus yang memastikan setiap transaksi tercatat secara permanen dan transparan. Setiap transaksi atau perubahan data dicatat dalam blok, yang kemudian dirantai secara kronologis untuk membentuk rantai (blockchain). Data dalam blockchain dikelola oleh jaringan yang terdiri dari banyak pengguna atau node, dan setiap perubahan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota jaringan (Addinansyah, 2024).

Prosedur Kerja Teknologi Blockchain dalam Pencatatan Transaksi Tanah

Baca juga: Einstein dan Kuantum: Proyeksi Mengubah Paradigma Masa Depan Teknologi

1. Pembuatan Blok Baru:

• Setiap kali ada transaksi tanah baru (seperti pembelian, penjualan, atau perubahan kepemilikan), informasi tentang transaksi tersebut dikumpulkan (Njoroge, 2021).
• Data transaksi ini mencakup informasi seperti identitas pihak yang terlibat, deskripsi properti, dan detail transaksi (Littewina, 2020).

2. Verifikasi Transaksi:

• Data transaksi yang terkumpul kemudian dikirimkan ke jaringan blockchain untuk diverifikasi (Njoroge, 2021).
• Node dalam jaringan blockchain memverifikasi keabsahan transaksi tersebut menggunakan algoritma konsensus (Shrestha et al., 2020).
• Jika mayoritas node menyetujui transaksi, maka transaksi dianggap valid (Littewina, 2020).

3. Pembentukan Blok:

• Setelah transaksi divalidasi, data transaksi tersebut dikemas dalam sebuah blok baru (Shrestha et al., 2020).
• Setiap blok baru juga memuat hash dari blok sebelumnya, yang memastikan integritas rantai blok (blockchain) (Njoroge, 2021).

4. Penambahan Blok ke Blockchain:

• Blok baru yang telah diverifikasi kemudian ditambahkan ke rantai blok (blockchain) secara kronologis (Littewina, 2020).
• Blockchain secara otomatis diperbarui dan didistribusikan ke seluruh node dalam jaringan, sehingga setiap node memiliki salinan blockchain yang sama (Njoroge, 2021).

5. Penyimpanan dan Keamanan Data:

• Data yang tercatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus (Shrestha et al., 2020).
• Setiap perubahan atau transaksi baru hanya dapat ditambahkan sebagai blok baru, bukan dengan mengedit blok yang sudah ada (Njoroge, 2021).
• Keamanan data dijamin oleh enkripsi kriptografi yang kuat (Littewina, 2020).

Berikut adalah gambaran alur kerja blockchain untuk mencatat transaksi tanah:

Gambar Alur Kerja Blockchain (Kumparan/Addinansyah, 2024)

Alur Kerja Blockchain untuk Transaksi Tanah:

• Pengumpulan Data Transaksi: Informasi transaksi tanah dikumpulkan.Verifikasi oleh Jaringan: Transaksi diverifikasi oleh node dalam jaringan.
• Pembentukan Blok Baru: Data transaksi dikemas dalam blok baru.
• Penambahan Blok ke Blockchain: Blok baru ditambahkan ke rantai blok.
• Penyimpanan Aman: Data disimpan dengan aman dan tidak dapat diubah.

Peranan Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Tanah

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Blockchain memungkinkan pelacakan setiap transaksi atau kegiatan yang terjadi di tanah dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi praktek-praktek ilegal baik yang terjadi dilapangan maupun dalam sistem pelaporan.
2. Efisiensi dan Keamanan Data: Blockchain dapat mengintegrasikan berbagai sistem data yang diperlukan dalam pengelolaan tanah, seperti data cuaca, data perikanan, serta informasi tentang spesies tanah. Penggunaan blockchain akan memudahkan pertukaran informasi antar instansi terkait secara efisien dan aman (Dina, 2025).
3. Pengelolaan Hak dan Kepemilikan Sumber Daya: Teknologi ini dapat membantu dalam mencatat dan mengelola hak kepemilikan atau penggunaan sumber daya tanah, seperti hak penangkapan ikan, hak pengelolaan wilayah tanah, atau izin eksploitasi sumber daya alam.

Manfaat Teknologi Blockchain

1. Mengurangi Risiko Manipulasi Data: Dengan sistem pencatatan digital yang tidak dapat dimanipulasi, blockchain mengurangi potensi korupsi dan manipulasi data. Setiap transaksi tercatat secara permanen dan transparan, sehingga memastikan integritas data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Implementasi blockchain dalam sistem pertanahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah. Transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini dapat membangun kepercayaan publik.
3. Efisiensi Proses Administrasi: Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dapat mengurangi waktu proses administrasi pertanahan hingga 70% dan menurunkan biaya operasional sampai 50%. Estonia menjadi contoh sukses implementasi blockchain dalam sistem pertanahan, di mana negara tersebut berhasil mendigitalisasi 99% layanan pertanahan dan mengurangi waktu proses pertanahan dari 3 bulan menjadi hanya 8 hari (Dina, 2025).

Coins on the ground (Pexels/Karolina Grabowska)

Kesimpulan

Teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan tanah oleh Bank Tanah. Adanya penerapan teknologi ini, risiko manipulasi data dapat dikurangi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tanah dapat meningkat. Implementasi blockchain dalam sistem pertanahan adalah langkah menuju era digital yang lebih maju dan transparan.

Bibliografi

• Addinansyah. (2024). Blockchain: Solusi Modernisasi Sistem Pertanahan Indonesia. Politeknik Keuangan Negara STAN. Diperoleh dari https://kumparan.com/
• Dina. (2025). Penerapan Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut. Diperoleh dari skripsimalang.com
• Tarisa. (2024). Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Widya Bhumi Publikasi. Diperoleh dari academia.edu
• Deininger, K., & Byerlee, D. (2011). Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits? Washington DC: The World Bank.
• Lucas, A., & Warren, C. (2013). Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia. Ohio University Press.
• Wright, Aaron and De Filippi, Primavera. (2015). Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2580664.
• Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Penguin.
• Zyskind, G., Nathan, O., & Pentland, A. (2015). Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data. In 2015 IEEE Security and Privacy Workshops (pp. 180-184).  
• Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.  
• Njoroge, T. G. (2021). Use of Blockchain to Digitize Land Records and Track Land Transfer Transactions in Kenya. University of Nairobi. 
• Littewina, M. (2020). Land Certificate Authenticity Using Blockchain Technology in Indonesia. Telkom University.  
• Shrestha, A., Saud, J., Rauniyar, N. K., & Kumar, S. (2020). Land Registration System Using Blockchain Technology. IRJET. 

That's all from me today. See you in the next article!