Indonesia, Negara Demokrasi atau Plutokrasi?

Dari sudut pandang filosofi politik, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kedaulatan rakyat adalah dasar dari semua keputusan politik. Menurut pemikir klasik seperti Jean-Jacques Rousseau, pemerintah hanya sah apabila didasarkan pada kehendak umum rakyat (general will). Demokrasi menekankan kesetaraan dalam partisipasi politik, di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak yang sama dalam mempengaruhi kebijakan. Namun, dalam realitas plutokrasi, prinsip kesetaraan ini menjadi terdistorsi. Pengaruh ekonomi yang besar memungkinkan segelintir orang kaya untuk memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan politik. Teori elitisme modern yang diajukan oleh C. Wright Mills dalam The Power Elite menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalis, kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir individu yang memiliki kontrol atas ekonomi. Mereka inilah yang membentuk oligarki, yaitu pemerintahan oleh kelompok kecil yang menguasai kekayaan.

Dalam konteks Indonesia, plutokrasi terlihat dari bagaimana segelintir elit ekonomi yang memiliki akses langsung ke kekuasaan politik. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan regulasi ekonomi, pajak, dan investasi. Filosofi demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kesetaraan dan keadilan, dalam kenyataannya, sering kali tidak tercapai akibat pengaruh yang kuat dari kekayaan dan modal.

4. Akar dari Plutokrasi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kecenderungan plutokrasi dalam sistem demokrasi Indonesia adalah tingginya kesenjangan ekonomi. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Oxfam pada 2017, Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 1% dari populasi terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh dari total kekayaan negara. Konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang ini secara otomatis memberi mereka pengaruh lebih besar dalam proses politik dan pengambilan kebijakan dibandingkan dengan masyarakat umum. Para pemikir politik seperti Karl Marx menekankan bahwa dalam sistem kapitalis, mereka yang memiliki modal dan kekayaan besar akan cenderung menguasai kekuasaan politik. Kekayaan ekonomi memberikan akses kepada sumber daya yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan, baik secara langsung melalui lobi politik, atau secara tidak langsung melalui pembiayaan kampanye dan media. Hal ini menciptakan situasi di mana kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh kehendak rakyat, melainkan oleh kepentingan sekelompok kecil orang kaya.

5. Dominasi Elit dalam Pengambilan Kebijakan

Dominasi elit ekonomi di Indonesia tampak nyata dalam berbagai kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan tersebut sering kali lebih menguntungkan kelompok-kelompok elit yang memiliki akses ke modal besar, sementara masyarakat umum, khususnya kelompok marjinal, tidak mendapatkan manfaat yang setara. Keputusan-keputusan politik yang melibatkan privatisasi aset negara, misalnya, seringkali cenderung menguntungkan pihak-pihak yang sudah kaya, bukan masyarakat luas. Kondisi ini mencerminkan bentuk plutokrasi di mana kepentingan ekonomi menguasai arena politik. Akses elit ekonomi terhadap kekuasaan politik melalui pendanaan kampanye, lobi, dan hubungan pribadi dengan para pembuat kebijakan menghasilkan distorsi dalam sistem demokrasi. Dalam hal ini, keputusan-keputusan politik yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat justru lebih banyak dipengaruhi oleh kalkulasi ekonomi dan kepentingan bisnis para elit.