Pada tahun 2019, keuntungan dari ekspor hasil penambangan lebih besar daripada ekspor perikanan. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia mengutamakan penambangan mineral-mineral yang berharga dibandingkan perikanan. Keuntungan yang lebih besar dari pertambangan lebih berguna untuk membangun ekonomi Indonesia dan membayar perutangan negara daripada kegiatan perikanan yang hanya menunjang komunitas tertentu. Namun, daerah tertentu masih harus disisihkan untuk kegiatan perekonomian masyarakat seperti perikanan.
Tanggapan Pemerintahan
Dalam menghindari permasalahan seperti ini, salah satu kebijakan yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan Indonesia mengenai masalah ini adalah untuk mengharuskan pembaharuan izin dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun. Peninjauan ulang ini membantu menghindari masalah-masalah seperti ini karena memaksa perusahaan untuk mengecek ulang kondisi-kondisi dan masalah-masalah yang mungkin timbul akibat aktivitas pertambangan yang dilaksanakan.Â
Namun solusi yang lebih permanen untuk masalah ini adalah untuk mempertegas peraturan-peraturan mengenai batas-batas pertambangan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pemerintahan juga dapat membuat cara-cara untuk memastikan batasan-batasan tersebut dilindungi dengan cara menegakkan patroli pada tempat-tempat ditemui banyak tambang dan daerah perikanan.Â
Patroli-patroli seperti ini tidak efektif karena terjadinya korupsi dan luasnya daerah penambangan di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia menggunakan devisa yang diperoleh dari ekspor minyak dan gas alam untuk membangun atau membeli teknologi yang dibutuhkan untuk memastikan daerah penambangan timah seperti gambar satelit.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H