Blunder Humas Polri

 

Lalu bagaimana dengan Polri? Seharusnya sebagai lembaga sipil yang digaji dengan uang rakyat, Polri mau mendengarkan kritikan dari rakyatnya sendiri. Adalah hal yang wajar bagi rakyat untuk meminta kepada Presidennya yang secara langsung juga dipilih oleh rakyat, agar mencopot bawahannya yang dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. 

 

Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah divisi humas Polri hanyalah sekedar status saja untuk memenuhi jabatan struktural di kepolisian? Jika divisi ini bertujuan menjalankan fungsinya sesuai prinsip kehumasan, sudah seharusnya kritik dari publik menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran kepolisian. Humas Polri harus menampung aspirasi tersebut, bukan justru membuat petisi tandingan dengan maksud melawan aspirasi publik.

 

 

 

Tsamara Amany

Mahasisiwi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina