Blunder Humas Polri

 

 

Pernyataan divisi hubungan masyarakat (Humas) Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat sebagai Polri (25/7) melalui akun Twitter resminya @DivHumasPolri, sungguh memalukan institusi Kepolisian. Dalam cuitan tersebut, humas Polri membuat petisi yang berjudul "Tolak Pencopotan Semena-mena Budi Waseso" dan meminta masyarakat untuk mendukung petisi ini. Petisi ini bermaksud menandingi petisi "Copot Buwas" yang dibuat oleh sejumlah pegiat anti korupsi. 

 

Apa yang dilakukan oleh humas Polri sesungguhnya melupakan prinsip kehumasan. Humas memiliki beberapa prinsip, salah satunya ialah menerima masukan baik itu kritik atau saran untuk menjadi bahan evaluasi. Prinsip humas sebenarnya lebih banyak lagi jika ingin dijabarkan. Tetapi prinsip sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari humas. 

 

Pernyataan humas suatu lembaga haruslah mewakili lembaga tersebut. Hal ini seolah membenarkan bahwa Polri secara institusi membela Kepala Badan Reserse dan Kriminal Budi Waseso yang dianggap melawan kehendak publik. 

 

Humas Polri sudah melupakan prinsip humas yang  seharusnya menerima kritik dan saran untuk bahan evaluasi. Polri adalah lembaga sipil negara yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Oleh karenanya, Polri menggunakan anggaran belanja negara dalam melaksanakan tugasnya. Rakyat menggaji polisi-polisi di Republik ini dengan uang pajaknya. 

 

Perusahaan saja yang bertujuan mengambil profit dan tidak mengutamakan kepentingan publik, mau mendengar kritik dan saran dari rakyat demi menghasilkan citra yang favourable bagi perusahaan. Oleh karenanya, humas di perusahaan dewasa ini sangatlah penting. Bukan hanya sebagai jembatan antara top level management dan publik, namun juga bertugas untuk mendengarkan keinginan publik agar ke depan semakin dipercaya oleh masyarakat. 

 

Lalu bagaimana dengan Polri? Seharusnya sebagai lembaga sipil yang digaji dengan uang rakyat, Polri mau mendengarkan kritikan dari rakyatnya sendiri. Adalah hal yang wajar bagi rakyat untuk meminta kepada Presidennya yang secara langsung juga dipilih oleh rakyat, agar mencopot bawahannya yang dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. 

 

Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah divisi humas Polri hanyalah sekedar status saja untuk memenuhi jabatan struktural di kepolisian? Jika divisi ini bertujuan menjalankan fungsinya sesuai prinsip kehumasan, sudah seharusnya kritik dari publik menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran kepolisian. Humas Polri harus menampung aspirasi tersebut, bukan justru membuat petisi tandingan dengan maksud melawan aspirasi publik.

 

 

 

Tsamara Amany

Mahasisiwi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina