Penyedia layanan kesehatan informal (IHP) seperti penjual obat berlisensi (PMV), tabib tradisional, dan dukun beranak tradisional (TBA) berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Nigeria.Â
Namun, keberadaan mereka sering kali berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah, menciptakan ruang tak terpantau (ungoverned spaces). Artikel ini membahas bagaimana ruang-ruang tersebut memengaruhi keamanan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola layanan kesehatan informal.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kualitas layanan kesehatan yang aman harus memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, IHP di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah sering kali memberikan layanan yang tidak aman, mengakibatkan lebih dari 60% kematian di wilayah tersebut.Â
Di Nigeria, lebih dari 50% demam umum di pedesaan ditangani oleh PMV, sementara 70% persalinan dilakukan oleh TBA dalam kondisi yang sering kali tidak aman. Kondisi ini mencerminkan lemahnya investasi pemerintah dalam sistem kesehatan formal, dengan alokasi anggaran hanya sekitar 5% dari total anggaran tahunan negara.
Ruang Tak Terpantau dalam IHP di Nigeria
Hal ini mengidentifikasi tiga kategori ruang tak terpantau:
1. Kurangnya Interaksi dengan Otoritas KesehatanBeberapa IHP, seperti tabib tradisional dan tukang urut tulang, tidak memiliki hubungan dengan otoritas kesehatan. Mereka lebih menghormati senior mereka dalam profesi dibandingkan otoritas pemerintah.
2. Penolakan terhadap Regulasi Beberapa IHP, seperti PMV, melampaui cakupan operasi yang diizinkan tanpa sanksi. Misalnya, ada kasus PMV yang memberikan layanan aborsi ilegal tanpa pengawasan.
3. Kurangnya Dokumentasi Data IHP sering kali tidak mencatat data layanan mereka, yang berdampak pada perencanaan kesehatan nasional. Data yang hilang ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
Implikasi terhadap Keamanan KesehatanÂ
Ruang tak terpantau ini memiliki dampak serius terhadap keamanan kesehatan masyarakat. Pengguna layanan kesehatan informal sering kali terpapar risiko akibat praktik yang tidak aman, seperti pemberian resep yang salah atau metode persalinan yang tidak higienis. Selain itu, IHP sering kali tidak mempertanggungjawabkan kesalahan mereka karena praktik mereka sering kali dilindungi oleh norma budaya atau spiritual.
Rekomendasi Kebijakan :
1. Peningkatan Tata Kelola IHP perlu dimasukkan ke dalam sistem kesehatan formal melalui regulasi yang lebih ketat dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan.
2. Pelibatan Profesi Pekerja Sosial Pekerja sosial dapat memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak kesehatan masyarakat dan membantu mengawasi praktik IHP di tingkat komunitas.
3. Penguatan Infrastruktur Kesehatan FormalPemerintah harus meningkatkan investasi dalam layanan kesehatan formal untuk mengurangi ketergantungan pada IHP.
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kampanye kesehatan masyarakat diperlukan untuk mendidik masyarakat tentang risiko menggunakan layanan kesehatan informal yang tidak aman.
Dapat disimpulkan IHP telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan Nigeria, terutama di wilayah yang kurang terlayani. Namun, ruang tak terpantau dalam praktik mereka menimbulkan risiko serius terhadap keamanan kesehatan. Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk tata kelola yang lebih baik dalam sistem kesehatan informal guna melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat.
Referensi :
Agwu, P., Etiaba, E., & Onwujekwe, O. (2024). Ungoverned Spaces Among Informal Health Providers in Nigeria and Health Security Implications. Journal of Social Service Research.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H