3. Belum termasuk biaya ganti rugi lainnya.
Dan berapa jumlah APBD DKI thn 2015 ? Menurut detik.com : Rp. 69,28 triliun rupiah
Total hitungan kasar ganti rugi (menurut penulis akan jauh lebih tinggi) : Rp. 80 triliun rupiah
Selain itu, penggusuran daerah bisnis seperti Kelapa Gading akan berdampak lebih negatif. Berapa orang yang kerja di Mall dan Kantor di Kelapa Gading? Tentu saja, Pemprov DKI wajib memberikan pekerjaan bagi mereka juga. Atau mau dicicil, setahun berapa area? Tentu hal ini tidak akan efektif, selain secara sosial menimbulkan masalah, akan menimbulkan turbulensi lainnya di kehidupan masyarakat Kelapa Gading dan sekitarnya.
Jadi kesimpulannya, dalam hal ini memang seandainya pemprov DKI MAU menggusur pun, risiko yang dihadapi akan jauh melebihi di Kampung Pulo, di mana K.Pulo termasuk daerah yang sedikit 'kumuh' bukan distrik bisnis dan sumber pajak tinggi, Kampung Pulo juga adalah 'penduduk ilegal' dalam jumlah KK yang signifikan (bertempat di tanah negara), intinya secara hukum, mereka tidak memiliki kekuatan yang besar. Sementara, kawasan elit di back-up legalisme yang memang harus ditaati (baik secara moral dan etika hukum). Dan tentu aja, ujung-ujung masalah pasti uang. Nilai asset Kelapa Gading TERLINDUNGI hukum dan LEBIH BESAR dari sumber uang APBD DKI, kalau mau direvitalisasi pun, harus ada ganti. Kembali, kami bakal menuntut pemprov untuk membangun apartemen untuk ganti rugi rumah, kalau MEREKA konsisten kaya dan miskin harus adil perlakuannya.
Dalam hal ini, sebenarnya memang tidak adil penggusuran yang dilakukan, tapi mengatasi masalah yang mudah dan membiarkan masalah yang sulit adalah tindakan realistis. Masalah adil atau tidak, adakah kemampuan kita untuk mengatasi ketidakadilan itu? Untuk sekarang ya, pemprov DKI belum memiliki hal tersebut, seandainya mereka PUNYA KEINGINAN untuk itu.
Â
Note : Analisis di atas adalah hitungan kasar. Jadi pasti tidak akan sesuai dengan jumlah seluruhnya.
Â
Salam
Neo