Integritas Para Pengurus Negara yang Diragukan

Pagi tadi pukul 05 pagi saya sudah berangkat dari rumah dengan menggunakan grab menuju halte bus menuju Jakarta, di perjalanan sempat saya terkantuk dan terbangun sejenak memandang ke jendela bus melihat keadaan di jalan. Saat itu saya melihat keadaan jalanan dan masyarakat yang sibuk berebut angkutan umum, antrean panjang di SPBU Subsidi. Terlintas dalam ingatan bahwa pemerintah akan menurunkan atau mengurangi atau boleh jadi mencabut subsidi bahan bakar bersubsidi yang mayoritas digunakan oleh masyarakat tidak mampu.

Melihat pemandangan di masyarakat itu saya merenungkan dan bahkan meragukan integritas para pengurus negara, para pengurus badan usaha milik negara, dan para anggota dewan yang katanya merupakan wakil dari rakyat. Keraguan akan integritas itu tidak lain dari kondisi negara saat ini yang katanya sudah memiliki hutang yang sangat fantastis yakni mencapai Rp8.300 trilyun dan cerita yang katanya perusahaan-perusahaan milik negara itu kebanyakan merugi. 

Namun anehnya dengan kondisi negara dengan hutang yang sangat mengkhawatirkan dan perusahaan-perusahaan negara yang katanya terus merugi para pengurus negara dan pengurus perusahaan negara itu masih belum mau menurunkan gaji dan tunjangan mereka yang menurut rakyat kecil gaji dan tunjangan mereka itu ya fantastis juga dan tidak sesuai dengan apa yang mereka berikan untuk rakyat. 

Bagaimana tidak saat ini kondisi ekonomi merosot tajam harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung dan sulit untuk kembali turun ke harga normal, seharusnya keberadaan badan usaha milik negara itu dapat meringankan atau bahkan menghilangkan beban yang ada di pundak rakyat yang tidak memiliki akses untuk pengembangan usaha mereka yang kecil-kecilan dipinggir jalan dan dikejar-kejar pasukan tata tertib pemerintah daerah. 

Rakyat tidak merasakan keberadaan negara untuk membantu meringankan beban mereka, selain kebutuhan pokok yang melambung biaya pendidikan pun ikut naik dan itu akan menambah kesulitan rakyat kecil untuk mendapatkan akses atas perbaikan kesejahteraan mereka.

Saya tidak melihat adanya integritas pada para pengurus negara, kita bisa lihat banyak sekali para pengurus negara yang akhirnya menjadi tersangka korupsi dan yang lainnya tinggal menunggu waktu saja kapan Tuhan membongkar kebobrokannya. 

Para pengurus negara itu hanya memikirkan kelompok orang tertentu yang disebut oligarki yang dalam upaya mereka mengeruk keuntungan selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sekarang coba kita bertanya dan dijawab dengan hati yang jujur apakah pembangunan kereta cepat itu merupakan kebutuhan rakyat miskin? 

Apakah pembangunan tol itu merupakan kebutuhan rakyat? Dan ternyata jalan tol yang dibangun itu bukan milik negara tetapi milik berbagai investor padahal rakyat dipaksa melepaskan tanah dan rumahnya untuk pembangunan jalan tol yang katanya itu juga untuk kepentingan rakyat, tetapi rakyat ketika menggunakan jalan tol ternyata harus bayar. 

Saya merasa semua beban negara ini pada akhirnya dibebankan kepada rakyat, karena makanan, kendaraan yang dipakai rakyat, rumah dan tanah, fasilitas-fasilitas umum yang digunakan pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung rakyat harus membayarnya.

Negara kita ini sangat strategis dari posisi geografis dan melimpah kekayaan alamnya tetapi rakyat tidak merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, malah makin banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan harus menganggur atau pun menjadi pengangguran terselubung. 

Saya sebagai rakyat kecil sudah tidak percaya dengan laporan-laporan kondisi ekonomi yang disampaikan menteri keuangan, saya juga tidak percaya dengan kejujuran para pengurus negara bukan hanya karena banyak di antara mereka yang jadi terpidana korupsi tetapi saya tidak percaya karena tidak ada perbaikan yang signifikan atas kondisi kemiskinan dan jumlah pengangguran yang signifikan .