Menjadi PNS di Era Otonomi Daerah

Di sebuah kabupaten, ada dokter atau dokter gigi, atau seorang insinyur pertanian atau perikanan menjadi kepala Bappeda. Di Jogja, seorang tenaga kesehatan memimpin SKPD pemberdayaan masyarakat. Sama seperti di Bank, pada bidang marketing atau riset, semua disiplin ilmu bisa bekerja di bidang tersebut. Ini karena yang dibutuhkan adalah ilmu yang generalis -sosial - konseptual dan managerial, bukan teknis operasional.

Namun sekali lagi, tentu ini melihat perfomance dan pengalaman PNS yang bersangkutan, apalagi sekarang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon 2) harus dilelang, terbuka untuk yang mampu.

Namun, kadang memang terjadi, ada camat atau lurah dari PNS insinyur pertanian, guru atau tenaga teknis lainnya, sekali lagi, sepanjang ada kemampuan bidang sosial kemasyarakatan, bukan karena tim sukses. Namun, tentun tepatnya dan sebaiknya lulusan STPDN yang memang sekolahnya telah dipersiapkan untuk jabatan tersebut.

So, menurut saya, mereka yang berlatar belakang spesialis, bisa menduduki jabatan yang generalis - administratif, namun sebaliknya tenaga PNS umum tidak tepat pada posisi jabatan yang memerlukan kemampuan teknis spesialisasinya. Dinas PU haruslah tempatnya para insinyur sipil/arsitek, Dinas pendidikankan tempatnya pejabat dari guru, Dinas Pertanian tempat mengabdi orang lulusan pertanian/peternakan/perikanan, Dinas Kesehatan ya tempatnya mengabdi orang orang berlatarbelakang kesehatan

Namun di jabatan non teknis, jabatan administratif, semua PNS, baik teknis atau non teknis, tetap mempunyai peluang yang sama.

Tapi di era otonomi daerah, semua hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, tergantung kepentingan pemdanya.Saatnya pemerintah mengatur lebih rinci dan rigid, agar jabatan teknis harus diduduki orang-orang berlatar belakang teknis yang sesuai. Agar Indonesia lebih tertata, tempatkanlah orang sesuai keahliannya.