Para pemilih kadang menerima uang dari beberapa kandidat dan dari beberapa partai. Ini bisa dianggap sebagai insentif agar mereka bersedia pergi ke TPS, sebab jumlah uang yang diterima tidak terlalu besar. Hanya cukup sebagai pengganti aktifitas kerja dan pengganti transportasi.
Sisi positif dari kegiatan pemilu memang mampu menggerakkan roda perekonomian. Peredaran uang di masyarakat cukup besar. Uang yang sebelumnya diparkir di bank akan dikeluarkan untuk biaya politik para caleg.
Hukum bahwa politik uang adalah haram rupanya tidak berlaku di negara yang mengaku berdasarkan ketuhanan yang maha esa ini.
Satu hal yang sering dilupakan para pemilih, jika para pembeli suara yang berhasil meraih kursi parlemen menggunakan cara-cara haram, bisakah rakyat kelak berharap bahwa produk yang dihasilkan DPR halal? Bisakah DPR bekerja demi kepentingan rakyat?
Yang masuk akal, para pembeli suara itu pasti lebih mengutamakan bagaimana balik modal secepat mungkin. Logis.
Bagi pemerhati yang menyimak dan mempelajari setiap pemilu pasti tahu bahwa pemilu akan selalu diwarnai kecurangan. Dari pihak mana pun. Sama saja.
Pemilu 2004 terungkap ada kecurangan. Pemiku 2009 juga demikian. Pemilu 2014, 2019, 2024 pun kecurangan tetap terjadi. Pelakunya ya semua pihak. Cuma beda kapasitas dan intensitasnya.
Nah, agar pemilu 2029 tidak ada kecurangan, barangkali ada baiknya  pilpres di kembalikan dipilih oleh MPR. Setidaknya money politik di sana tidak sampai menimbulkan karut-marut yang menguras energi masyarakat.
Sepanjang mayoritas masyarakat masih bodoh, ya money politik akan terus ada, keterbelahan masyarakat akan tetap terulang, dan berbagai sengketa paska pemilu akan terus terjadi.
Lantas para pembeli suara sibuk saling tuding curang, apalagi pihak yang kalah. Bantuan yang terlanjur disalurkan pun kalau bisa minta dikembalikan. Stress berat. Sudah curang kalah lagi.
