Gejolak Kemiskinan di Masa Pandemi

Kondisi ini sejalan dengan hasil data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,32 persen dari 4,94 persen pada Februari 2020 menjadi 6,26 persen pada Februari 2021. 

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan  setidaknya 1,82 juta orang penduduk usia kerja terpaksa menganggur. Meningkatnya fenomena PHK di tengah pandemi ini tentunya berdampak pada pendapatan sebagian besar masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan.

Sebagai upaya dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 sekaligus menghambat laju angka kemiskinan, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana dalam jumlah besar yang disalurkan melalui program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, program sembako, bansos, hingga diskon tarif listrik bagi kalangan masyarakat dan pelaku usaha tertentu. Namun, upaya tersebut sepertinya belum cukup mampu untuk menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi sebagian penduduk di tengah situasi pandemi ini.

Selain memberikan bantuan melalui berbagai program perlindungan sosial, sebaiknya pemerintah juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kembali usaha-usaha kecil yang terdampak pandemi Covid-19. 

Tentunya efek domino diharapkan akan berlanjut apabila usaha-usaha yang terdampak sedikit demi sedikit bangkit dan kembali mempekerjakan karyawannya sehingga pendapatan penduduk meningkat dan daya beli masyarakat juga ikut meningkat.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga kestabilan harga komoditas yang berpengaruh terhadap penghitungan garis kemiskinan. 

Sebab apabila inflasi tinggi maka daya beli masyarakat akan turun. Intervensi dari pemerintah ini sangatlah penting terutama bagi penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan agar tidak jatuh ke kategori penduduk miskin untuk ke depannya.