![13869848091969228579](https://assets.kompasiana.com/statics/crawl/5528900b6ea83465208b4568.jpeg?t=o&v=555)
Tentu dengan adanya rencana ini merupakan tantangan bagi Kulon Progo terutama pihak-pihak yang berkaitan yaitu Pemkab melalui Dinas Pertaniannya bersama dengan petani. Salah satu tantangan yang penting dari rencana ini adalah bagaimana mengadakan pengadaan beras daerah ini dengan beras yang mempunyai kualitas yang baik.
Kritikan selama ini terhadap beras raskin yang di distribusikan bagi masyarakat kurang mampu adalah kualitas beras raskin jelek. Berasnya kotor dan sering banyak kutu didalamnya. Dengan kondisi beras yang demikian, sering kali beras yang telah didapat tidak dapat dikonsumsi. Beras akan dijual kembali dengan harga yang murah atau malah di berikan sebagai makanan ternak.
Tentu ini bukan perkara yang ringan bagi Dinas Pertanian Kulon Progo. Mengingat berbagai persoalan menyangkut produktivitas pertanian yang cukup kompleks. Ini menyangkut persoalan lahan pertanian yang semakin berkurang, hama tanaman yang sering menyerang dan iklim yang sekarang tidak stabil.
Rencana ini juga merupakan tantangan yang cukup berat bagi Gapoktan yang akan menyediakan beras daerah. Mengingat pengalaman beberapa waktu, pernah ada program penyediaan beras oleh Gapoktan untuk PNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo. Dalam program itu di keluhkan kualitas berasnya kurang baik. Padahal dengan harga yang cukup pantas untuk mendapatkan beras yang baik. Di samping itu ada rumor dari masyarakat yang mengindikasikan bahwa tidak semua beras yang diadakan oleh Gapoktan adalah berasal dari daerah Kulon Progo. Beras ini berasal dari luar daerah Kulon Progo yang disediakn oleh pedagang.
Jikalau hal ini benar dan masih yang terjadi maka tujuan pengadaan beras daerah untuk mengangkat kesejahteraan petani Kulon Progo akan tidak tercapai. Hal ini hanya dimanfaatkan oleh para pedagang yang mencari keuntungan pribadi semata.
Maka dalam menghadapi rencana ini perlu adanya pengawasan yang cukup ketat dari pihak pemerintah terutama dalam pengadaan beras. Ini berkaitan dengan kontrol akan kualitas dan sumber pengadaan.
Jika terealisasi, rencana ini diharapkan tidak hanya akan berlangsung satu atau dua tahun saja. Tapi untuk jangka waktu yang lama, selama program raskin ini masih ada. Maka dari itu perlu juga langkah-langkah preventif menjaga agar lahan pertanian tetap terjaga dan di pertahankan eksistensinya. Ini mengingat gejala yang banyak terjadi adanya konversi lahan pertanian menjadi area industri atau properti. Bila tidak di perhatiakan akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Mungkin perlu di buat regulasi untuk memayungi lahan pertanian agar tetap di pertahankan menjadi lahan pertanian. Mungkin bisa lewat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Kabupaten Sleman sudah menerapkan hal tersebut.
Dengan begitu diharapkan keberlangsungan program Rasda akan tetap terjaga dan petani Kulon Progo akan dapat terus menikmati hasilnya. Semoga.
Kulon Progo, 14 Desember 2013