Mohon tunggu...
Totok Siswantara
Totok Siswantara Mohon Tunggu... Freelancer - Menulis, memuliakan tanaman dan berbagi kasih dengan hewan. Pernah bekerja di industri penerbangan.

Pembaca semangat zaman dan ikhlas memeluk takdir

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih Artikel Utama

Pilkada Jakarta Jangan Menjual Mulut Manis, Tak Mempan bagi Warga

26 September 2024   07:02 Diperbarui: 27 September 2024   07:08 162
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustarsi mulut manis politisi ( sumber Kompas.id ) 

Kampanye calon gubernur-wakil gubernur Jakarta masih terkesan asal-asalan saja. Belum ada greget, seperti penderita kurang darah. Pasangan calon kepala daerah Jakarta dengan caranya masing-masing baru sebatas menjual mulut manis. Belum sampai masalah esensial yang kini tengah dihadapi warga Jakarta.

Ironis, strategi menjual mulut manis yang dibungkus dengan teori omong kosong masih menjadi kebiasaan dalam Pilkada. Mengingatkan saya kepada sebuah buku yang berjudul On Bullshit, karya filsuf Harry G Frankfurt. 

Buku ini menjelaskan, teori omong kosong yang merangkai ide ke dalam kata-kata dengan konsep atau strategi tertentu kemudian diterapkan dalam komunikasi massa untuk kampanye politik. 

Menurut pengarang buku ini, acap kali omong kosong yang disiapkan dengan lihai itu bertujuan persuasif tanpa mempertimbangkan kebenaran ataupun kepentingan publik yang esensial.

Warga sudah paham bahwa gubernur yang dahulu, Anies Baswedan telah berhasil mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) dan sukses menata sistem pengembangan SDM di DKI Jakarta. 

Keniscayaan bagi calon gubernur dan wakil gubernur mendatang agar melakukan kesinambungan program pengembangan SDM yang kreatif dan pelayananan publik yang inovatif. Baik yang berupa aplikasi layanan masyarakat Jakarta Kini (JAKI) maupun layanan elektronik lainnya.

Sehingga indeks pembangunan manusia (IPM) di DKI Jakarta yang dari tahun ke tahun terus naik secara signifikan bisa dipertahankan. IPM DKI Jakarta masuk kategori tinggi sejak 2018.

Gubernur Jakarta mendatang dihadang tantangan berat yakni membentuk postur birokrasi di DKI Jakarta yang lebih bernuansa milenial dengan budaya kerja yang lebih berdaya saing global. 

Baik DKI Jakarta maupun IKN Nusantara sama-sama membutuhkan postur ASN yang mengutamakan generasi milenial karena memiliki daya adaptasi dengan perkembangan teknologi dan memiliki masa kerja yang masih panjang. 

Masalahnya adalah sulit mendapatkan sosok milenial unggul yang bersedia menjadi aparatur, karena secara psikologis mereka telah terobsesi dengan ekosistem Jakarta yang telah setara dengan kota-kota besar dunia. Selain itu pranata sosial dan ekonomi di Jakarta sudah membuat mereka merasa nyaman.

Masa depan Jakarta ditentukan oleh sumber daya kreatifnya. Keniscayaan budaya inovasi warga kota Jakarta akan membaik jika daya kreativitas ditumbuhkan dengan berbagai infrastruktur dan insentif. 

Pada dasarnya kreativitas dapat berkembang di semua lini sejauh Pemprov Jakarta menghargai dan mendorong warga kota untuk berkreasi.

Budaya inovasi dengan titik berat proses kreatif dan inovatif perlu digencarkan lewat kurikulum sekolah di DKI Jakarta. Perlu penyelarasan pola pikir kreatif warga kota dalam berbagai disiplin ilmu. 

Pada masa mendatang kekuatan ekonomi dunia dan kejayaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh value warga kota, yakni talenta, imajinasi, dan kreativitas.

Masih hangat dalam ingatan publik, bahwa langkah pertama Gubernur Anies adalah membangkitkan kapasitas inovasi di DKI. 

Budaya inovasi menjadi kata kunci atasi persoalan dan daya saing. Keniscayaan, kepala daerah harus bersinergi dengan masyarakat, kalangan usaha dan lembaga riset untuk sukseskan program open innovation.

Anies sering menekankan bahwa solusi persoalan ibu kota tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur. Yang lebih penting adalah melahirkan berbagai macam inovasi dari dan untuk masyarakat.

Sesaat setelah Anies dilantik sebagai Gubernur langsung ditandai dengan kebijakan perdana dengan peluncuran Citizen Innovation Laboratory atau laboratorium inovasi warga. 

Citizen Innovation Lab melibatkan masyarakat, pengusaha dan tenaga profesional saling bekerjasama ciptakan terobosan baru. Kolaborasinya juga harus bermacam, dari pendekatan digital entrepreneurship, layanan masyarakat, hingga pengembangan aneka produk.

Dengan teknologi digital pembangunan yang berbasis inovasi pun lebih cepat akselerasinya. Jakarta cukup banyak membangun coworking space atau ruang kolaborasi yang menjadi wadah para penggerak inovasi DKI.

Benih-benih kreativitas warga ibu kota kota terus ditumbuhkan disertai penguatan sistem inovasi. Sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kencangnya laju open innovation atau inovasi terbuka. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah.

Postur SDM di Jakarta sangat kompleks, dari jenis profesinya sebesar 3,23 juta orang atau 64,47 persen dari total penduduk ibukota berprofesi sebagai pekerja atau buruh. 

Diikuti berusaha sendiri atau wirausaha sebesar 733,27 ribu orang (14,65 persen), sedangkan segmen yang terkecil adalah pekerja serabutan sebesar 134,5 ribu orang (2,69 persen).

Berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) adalah yang terbanyak, yaitu 1,23 juta orang (24,68 persen), diikuti dengan pendidikan SMA Umum sebanyak 1,20 juta orang (23,97 persen) dan pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 0,96 juta orang (19,17 persen).

Kompleksitas kondisi kependudukan dan masalah teknis perkotaan hanya bisa diatasi dengan gaya manajemen dan kebijakan yang inovatif. Pemimpin ibukota harus bisa meningkatkan kapasitas inovasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Gubernur Jakarta mendatang perlu konsolidasi aset Jakarta, apalagi setelah pemerintah pusat pindah ke IKN. Aset Pemprov Jakarta perlu didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Agar antara program ekonomi kerakyatan bisa sinkron dengan aset yang dimiliki. Perlu membenahi manajemen aset dan mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia.

Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktek-praktek lain yang diterapkan pada aset fisik dan fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum. 

Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun non fisik yang terdiri dari tahap desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, mengganti hingga dekomisioning atau pembuangan.

Jakarta membutuhkan ahli manajemen aset yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilai aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian. 

Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang harus dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Pemprov Jakarta. (TS)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun