Postur SDM di Jakarta sangat kompleks, dari jenis profesinya sebesar 3,23 juta orang atau 64,47 persen dari total penduduk ibukota berprofesi sebagai pekerja atau buruh.Â
Diikuti berusaha sendiri atau wirausaha sebesar 733,27 ribu orang (14,65 persen), sedangkan segmen yang terkecil adalah pekerja serabutan sebesar 134,5 ribu orang (2,69 persen).
Berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) adalah yang terbanyak, yaitu 1,23 juta orang (24,68 persen), diikuti dengan pendidikan SMA Umum sebanyak 1,20 juta orang (23,97 persen) dan pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 0,96 juta orang (19,17 persen).
Kompleksitas kondisi kependudukan dan masalah teknis perkotaan hanya bisa diatasi dengan gaya manajemen dan kebijakan yang inovatif. Pemimpin ibukota harus bisa meningkatkan kapasitas inovasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Gubernur Jakarta mendatang perlu konsolidasi aset Jakarta, apalagi setelah pemerintah pusat pindah ke IKN. Aset Pemprov Jakarta perlu didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Â
Agar antara program ekonomi kerakyatan bisa sinkron dengan aset yang dimiliki. Perlu membenahi manajemen aset dan mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia.
Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktek-praktek lain yang diterapkan pada aset fisik dan fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum.Â
Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun non fisik yang terdiri dari tahap desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, mengganti hingga dekomisioning atau pembuangan.
Jakarta membutuhkan ahli manajemen aset yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilai aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian.Â
Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang harus dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Pemprov Jakarta. (TS)
