Lowongan Kerja Bodong, Akibat Salah Urus Angkatan Kerja dan Portofolio Kompetensi
Penipuan Lowongan Kerja sedang marak. Bermacam kasus ketenagakerjaan yang amat meresahkan generasi Z dan milenial merupakan indikasi gagalnya menjalankan perintah konstitusi, yakni UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat sesuai dengan golongan dan jenis tenaga kerja. Serta terus meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Penipuan lowongan kerja atau lowongan kerja bodong yang sering menjebak dan menyengsarakan pencari kerja sebenarnya tidak akan terjadi jika pemerintah daerah memiliki sistem bursa lapangan kerja yang bagus disertai dengan data pendidikan dan portofolio kompetensi dari segenap warga kota. Hingga saat ini sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki data yang akurat terkait dengan portofolio kompetensi warganya. Dinas ketenagakerjaan hanya mampu membuat kartu kuning yang sudah using untuk Angkatan kerja baru. Kartu kuning yang sangat kuno dan tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi pencari kerja.
Pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi saya pernah menulis di media massa tentang pentingnya platform digital untuk pencari kerja. Platform tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.Platform terdiri dari berbagai aplikasi, mulai dari dari portofolio kompetensi, bursa kerja, hingga format digital untuk membuat lamaran kerja dan CV.
Masih segar dalam ingatan saya pada tahun 2019, dalam pidatonya usai pelantikan, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa Indonesia mulai memasuki bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
Jokowi menyatakan bahwa hal itu adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul.
Sebenarnya pernyataan Presiden Jokowi diatas merupakan petunjuk penting bagi Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Kerja jilid II dan kementerian lain yang terkait supaya membuat terobosan dan inovasi untuk penciptaan lapangan kerja. Sayangnya hal tersebut belum dijalankan dengan baik. Akibatnya kini generasi Z dan Milenial banyak yang stress karena sulitnya mencari lapangan kerja formal yang layak.
Pemerintah belum berhasil membuat terobosan dan inovasi ketenagakerjaan agar pengerahan angkatan kerja bisa efektif dan produktif. Saya mencatat justru saat itu yang berhasil membuat terobosan adalah startup asing dari Singapura yang menjalankan bisnisnya di kawasan Industri Nongsa Digital Park, Pulau Batam. Usaha rintisan tersebut mendapat kesempatan dan fasilitas istimewa dari pemerintah Indonesia kepada startup dari Singapura yang menggarap platform yang dibutuhkan bagi pencari kerja dan pengembangan karir di Indonesia.
Uniknya platform itu diciptakan dan dikelola oleh para remaja lulusan SMA dari Singapura.Sungguh ironis jika platform dan aplikasi tentang tenaga kerja di Tanah Air yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut justru luput dari perhatian pengembang aplikasi dari dalam negeri.Karpet merah untuk startup asing telah digelar berkat pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada acara Annual Leaders Meeting di Delegation Room, The Istana, Singapura.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa menteri turut hadir mendampingi Presiden Jokowi. Beberapa kerja sama yang disepakati di bidang ekonomi, di antaranya adalah peningkatan investasi, perdagangan, ekonomi digital dan pendidikan vokasi. Ini menjadi kelanjutan dari kesepakatan Leaders' Retreat tahun lalu.Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk mengembangkan Nongsa Digital Park (NDP) di Batam. Kawasan ini akan menjadi basis bagi pelaku industri kreatif di bidang digital seperti pengembangan startup, web, aplikasi, program-program digital, film, dan animasi.
