Begitu juga dengan alat pengendali BBM bersubsidi dengan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) yang diimpor dari Cina dengan harga yang cukup mahal itu ternyata mengandung kerentanan yang bisa berakibat serius. Sehingga hingga saat ini RFID belum bisa diterapkan.Â
Pemerintahan baru sebaiknya meminta pertanggungjawaban kepada BUMN yang memenangkan tender untuk pengadaan RFID.
Pembatasan BBM bersubsidi, selain dengan mekanisme pembatasan juga memerlukan pemetaan pola konsumsi BBM kendaraan bermotor secara akurat.Â
Survei pola konsumsi diatas sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun, kondisi infrastruktur transportasi dan manajemen lalu lintas yang belum baik semakin sulit membuat pola konsumsi BBM kendaraan bermotor.Â
Pola konsumsi tersebut bisa menjadi turbulen karena berbagai faktor seperti misalnya masalah kemacetan dan sulitnya mencari tempat parkir. (TS)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H